Menko Darmin Ogah Komentar Saat Ditanya Apa KPK Menghambat Investasi

Kompas.com - 24/09/2019, 11:22 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika ditemui usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (25/6/2019). MUTIA FAUZIAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika ditemui usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution enggan berkomentar apakah keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini menghambat investasi.

Darmin meminta wartawan bertanya kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang sempat melontarkan pernyataan tersebut.

"Saya enggak mau komentar. Tanya Pak Moeldoko," kata Darmin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Moeldoko sebelumnya sempat menyebut KPK bisa menghambat investasi karena adanya celah ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca juga: Penjelasan Moeldoko yang Sebut KPK Hambat Investasi dan Tanggapan KPK

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyetujui revisi UU KPK yang diusulkan DPR.

Namun, UU KPK yang telah disahkan itu kini diprotes oleh mahasiswa dan aktivis antikorupsi lewat aksi unjuk rasa di berbagai daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain memprotes UU KPK, demonstran juga memprotes RUU lainnya seperti RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.

Terkait aksi unjuk rasa itu, Darmin berharap tak akan mengganggu pasar. Sebab, ia mengklaim pemerintah sudah menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.

"Kan pemerintah sudah mengambil langkah mengusulkan ke DPR menunda pembahasan sejumlah UU. Ya kan, masalahnya kan di situ. Jadi jangan dibilang enggak ada langkah pemerintah. Ada, lah," ujar Darmin.

Baca juga: Moeldoko Jelaskan Maksud Ucapannya soal KPK Hambat Investasi

Sebelumnya, Moeldoko menyebut UU KPK sebelum direvisi selama ini kurang memberi kepastian hukum sehingga hal itu membuat investor lari.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap Peresmian Monumen Pahlawan Covid-19 Jadi Pembelajaran Pentingnya Penguatan Sistem Kesehatan

Wapres Harap Peresmian Monumen Pahlawan Covid-19 Jadi Pembelajaran Pentingnya Penguatan Sistem Kesehatan

Nasional
Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Nasional
Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Nasional
Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Nasional
Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Nasional
Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Nasional
Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

Nasional
Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Nasional
Kapolri Tekankan Pentingnya Etika untuk Ubah Budaya Organisasi

Kapolri Tekankan Pentingnya Etika untuk Ubah Budaya Organisasi

Nasional
Politisi PKS Sebut Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Signifikan

Politisi PKS Sebut Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Signifikan

Nasional
Menyikapi Protes Tiongkok Terhadap Indonesia

Menyikapi Protes Tiongkok Terhadap Indonesia

Nasional
Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Nasional
Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Nasional
Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Nasional
Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.