Menko Darmin Ogah Komentar Saat Ditanya Apa KPK Menghambat Investasi

Kompas.com - 24/09/2019, 11:22 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika ditemui usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (25/6/2019). MUTIA FAUZIAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ketika ditemui usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution enggan berkomentar apakah keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) selama ini menghambat investasi.

Darmin meminta wartawan bertanya kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang sempat melontarkan pernyataan tersebut.

"Saya enggak mau komentar. Tanya Pak Moeldoko," kata Darmin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Moeldoko sebelumnya sempat menyebut KPK bisa menghambat investasi karena adanya celah ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca juga: Penjelasan Moeldoko yang Sebut KPK Hambat Investasi dan Tanggapan KPK

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyetujui revisi UU KPK yang diusulkan DPR.

Namun, UU KPK yang telah disahkan itu kini diprotes oleh mahasiswa dan aktivis antikorupsi lewat aksi unjuk rasa di berbagai daerah.

Selain memprotes UU KPK, demonstran juga memprotes RUU lainnya seperti RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.

Terkait aksi unjuk rasa itu, Darmin berharap tak akan mengganggu pasar. Sebab, ia mengklaim pemerintah sudah menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.

"Kan pemerintah sudah mengambil langkah mengusulkan ke DPR menunda pembahasan sejumlah UU. Ya kan, masalahnya kan di situ. Jadi jangan dibilang enggak ada langkah pemerintah. Ada, lah," ujar Darmin.

Baca juga: Moeldoko Jelaskan Maksud Ucapannya soal KPK Hambat Investasi

Sebelumnya, Moeldoko menyebut UU KPK sebelum direvisi selama ini kurang memberi kepastian hukum sehingga hal itu membuat investor lari.

Sementara, UU KPK yang baru direvisi dan disahkan pada 17 September lalu lebih memberi kepastian hukum.

Moeldoko mencontohkan tak adanya mekanisme untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) dalam UU KPK yang lama.

Akibat hal ini, orang yang menjadi tersangka dan sudah bertahun-tahun tidak ditemukan bukti, statusnya tidak bisa dicabut.

"Lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Ini yang tidak dipahami masyarakat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik Peluang PKS Jadi 'Leader' Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Menilik Peluang PKS Jadi "Leader" Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Nasional
Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X