Romahurmuziy Merasa Tak Mampu Intervensi Penempatan Jabatan di Kemenag

Kompas.com - 23/09/2019, 16:04 WIB
Sidang terdakwa Mantan Ketua Umum PPP sekaligus anggota DPR Romahurmuziy atau Romy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/9/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang terdakwa Mantan Ketua Umum PPP sekaligus anggota DPR Romahurmuziy atau Romy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan sekaligus anggota DPR Muhammad Romahurmuziy atau Romy merasa tak memiliki kemampuan atau otoritas untuk mengintervensi penempatan pejabat di Kementerian Agama ( Kemenag).

Hal itu disampaikan Romy saat membaca nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Adapun Romy merupakan terdakwa kasus suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

"Dalam jabatan yang saya emban di DPR, saya sama sekali tidak memiliki otoritas mengintervensi penempatan pejabat di lingkungan Kementerian Agama," kata Romy.

Baca juga: Baca Eksepsi, Romahurmuziy Singgung Status Dirinya sebagai Mantan Ketum PPP di Dakwaan

Menurut dia, untuk mengintervensi, seseorang harus memiliki kewenangan atau setidaknya memiliki akses terhadap jabatan tersebut.

Ia mengaku sebagai anggota Komisi XI DPR bertugas di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan. Sementara, kata Romy, Kemenag adalah mitra kerja Komisi VII DPR.

"Hal mana selama menjadi anggota DPR sejak 2009-2019, saya bahkan tidak pernah menjadi anggotanya," kata dia.

Romy juga mengatakan, kedudukan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai Ketua Majelis Pakar PPP tidak berada di bawah ketua umum partai.

Lukman juga dinilainya lebih senior di partai ketimbang dirinya. Sebab, Lukman bergabung di kepengurusan DPP PPP sejak 1992. Sementara Romy mengaku bergabung sebagai pengurus harian DPP PPP pada 2007.

Baca juga: Berupaya Kembalikan Uang Rp 250 Juta, Romahurmuziy: Dakwaan Jaksa Harusnya Gugur

Ia menegaskan, Lukman selaku menteri tidak tunduk pada perorangan anggota DPR, tetapi hanya terikat pada kesimpulan rapat dengan komisi terkait. Lukman juga bertanggung jawab kepada Presiden.

"Dengan demikian, dakwaan intervensi itu sangat mengada-ada dan di luar akal sehat. Bagaimana seorang yang tidak memiliki kewenangan formal bisa mengintervensi kewenangan seorang menteri," kata dia.

"Lukman Hakim Saifuddin jelas bukan mitra kerja saya di DPR, bukan juga bawahan saya di DPP PPP dan jelas bukan anak buah saya sebagai menteri," ucap Romy.

Dalam kasus ini, Romy didakwa bersama-sama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima Rp 325 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Romy juga didakwa menerima Rp 91,4 juta dari mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.

Baca juga: Ingin Shalat Lebih Khusyuk, Romahurmuziy Minta Dipindah dari Sel KPK

Berdasarkan dakwaan, dua pemberian itu dimaksudkan agar Romy bisa memengaruhi proses seleksi jabatan yang diikuti keduanya.

Haris saat itu mendaftar seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara Muafaq ingin menjadi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Dua mantan pejabat Kemenag di Jawa Timur ini telah dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara itu.

Haris telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim.

Muafaq Wirahadi dijatuhi hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jokowi Kecam Aksi Teror dan Kekerasan di Paris dan Nice

Jokowi Kecam Aksi Teror dan Kekerasan di Paris dan Nice

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X