Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rusuh di Wamena, Jokowi Minta Aparat Proporsional dan Profesional

Kompas.com - 23/09/2019, 15:51 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah memanggil Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian terkait kerusuhan yang terjadi di Wamena, Senin (23/9/2019).

Presiden memberi instruksi kepada Panglima dan Kapolri agar aparat bertindak proporsional dan profesional dalam menangani kerusuhan di Wamena itu. 

"Sudah, tadi sudah disampaikan pada saat pertemuan pertama ya. Intruksi presiden jelas, supaya diselesaikan dengan cara-cara proporsional dan profesional," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin siang.

"Caranya jangan sampai penyelesaian itu membangun emosi yang pada akhirnya aparat melakukan tindakan yang tidak diinginkan," ucap dia. 

Baca juga: Polisi Dalami Akun Penyebar Hoaks yang Diduga Picu Kerusuhan di Wamena

Saat disinggung soal adanya korban luka-luka, Moeldoko kembali menegaskan, tidak ada instruksi dari Jokowi agar aparat bertindak represif.

Menurut dia, Presiden Jokowi meminta agar semua aparat menahan diri. 

"Karena ini sangat berkaitan dengan apa yang terjadi di (sidang) PBB. Jadi jangan kita memunculkan situasi yang tidak bagus," kata Moeldoko.

"Jadi semunya harus terkontrol dengan baik oleh aparat keamanan, dan tidak ada langkah yang eksesif, tetapi keamanan menjadi kebutuhan bersama," kata dia lagi. 

Aksi anarkistis berawal ketika siswa SMA PGRI dan masyarakat yang berjumlahnya 200 orang menuju salah satu sekolah di Kota Wamena, Kabupaten Jayapura, Senin (23/9/2019).

Jumlah massa yang begabung bertambah dan pergerakan massa pun terpecah di beberapa titik, yakni kantor bupati, perempatan Homhom, dan sepanjang Jalan Sudirman.

Kantor Bupati Jayawijaya di Jalan Yos Sudarso dilempari batu oleh massa.

Baca juga: Ini Penyebab Kerusuhan di Wamena Papua, Berawal dari Kabar Hoaks di Sekolah

Sementara itu, seluruh aktivitas pertokoan dan sekolah termasuk kantor pemerintah dan swasta lumpuh dan masyarakat memilih mengungsi ke kantor polres, kodim, dan koramil.

Kantor Otonom di Jalan Yos Sudarso Wamena juga dibakar massa.

Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja mengatakan, aksi anarkistis di Wamena dipicu kabar hoaks tentang seorang guru yang mengeluarkan kata-kata rasis di sekolah.

"Wamena minggu lalu ada isu, ada guru yang mengeluarkan kata-kata rasis sehingga sebagai bentuk solidaritas mereka melakukan aksi," ujar Rudolf di Jayapura, Senin (23/9/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com