Gerindra: Permintaan Presiden Tunda RKUHP Sejalan Keinginan Kami

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik permintaan Presiden Joko Widodo agar menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Dasco mengatakan, Fraksi Gerindra setuju RKUHP yang dianggap kontroversial itu tidak segera disahkan dalam pembahasan tingkat II di rapat paripurna.

"Karena itu sekali lagi hal yang disampaikan oleh presiden itu sejalan dengan keinginan Gerindra yang dari awal memang akan mempertimbangkan untuk meminta penundaan pengundang-undangan RUU KUHP tersebut," ujar Dasco melalui pesan singkat, Jumat (20/9/2019).

Menurut Dasco, Fraksi Gerindra sejak awal pembahasan berupaya agar pasal-pasal kontroversial tidak diatur dalam RKUHP.

Baca juga: Penjelasan Menkumham soal Pasal Aborsi dalam RKUHP

Ia mengatakan, fraksinya selalu mendengarkan aspirasi dari konstituen Partai Gerindra, seperti mahasiswa dan ibu-ibu.

Namun, pernyataan Dasco tersebut bertolak belakang dengan sikap Fraksi Partai Gerindra saat rapat kerja pembahasan RKUHP antara DPR dan pemerintah pada Rabu (18/9/2019).

Dalam penyampaian pandangan mini fraksi yang dibacakan oleh Faisal Muharram, Gerindra menyetujui RKUHP disahkan sebagai undang-undang.

Bahkan, Gerindra meminta sanksi pidana bagi pelaku kumpul kebo atau hidup bersama di luar ikatan perkawinan diperberat menjadi satu tahun.

Adapun RKUHP mengatur pidana penjara 6 bulan bagi pelaku kumpul kebo.

"Sebelum adanya konferensi pers dari presiden, Partai Gerindra yang kerap kali dalam pembahasan itu selalu memperjuangkan beberapa pasal yang dianggap kontroversial," kata Dasco.

"Kami mendengarkan aspirasi daripada konstituen dari Partai Gerindra, mahasiswa dan ibu-ibu yang selama ini terus memberikan masukan pada fraksi Gerindra terkait RUU KUHP," ucap dia. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan RKUHP yang menuai polemik di masyarakat.

Baca juga: Soal Penundaan RKUHP, Fahri Hamzah Ajak Presiden Jokowi Rapat Konsultasi dengan DPR

Jokowi sudah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

"Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Jokowi menyebut, permintaan ini karena ia mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substasi RKUHP.

"Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menkumham Yasonna Laoly untuk menampung masukan dari berbagai kalangan terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).