Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Lingkungan Long March Minta Pemerintah Tangani Karhutla dan Perubahan Iklim

Kompas.com - 20/09/2019, 15:47 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis peduli lingkungan hidup menggelar aksi massa dengan mengusung tema "Jeda untuk Iklim" di taman aspirasi depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Mereka antara lain aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace Indonesia, Amnesty International, dan 350.org, organisasi internasional lingkungan yang menangani krisis iklim.

Long march dimulai dari depan Balai Kota DKI Jakarta hingga ke taman aspirasi Monas.

Baca juga: Efek Karhutla Makin Meluas, Ini Pesan Aktivis Lingkungan Asal Perancis

Mereka meminta pemerintah Indonesia melakukan aksi konkret dalam menyelesaikan sengkarut masalah lingkungan hidup, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kini terjadi di Riau dan Kalimantan.

UPDATE: Kompas.com menggalang dana untuk para korban kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sumbangkan sedikit rezeki Anda untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama untuk pembelian masker dan kebutuhan lainnya yang perlu. Klik di sini untuk donasi.

Perwakilan dari Walhi, Malik Diazin, menyatakan, aksi ini merespons dampak perubahan iklim global yang berdampak ke Indonesia.

Salah satu yang menjadi soal adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang di Riau dan Kalimantan yang menyebabkan masyarakat mengalami infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

"Karhutla mencekik jutaan jiwa," ujar Malik.

Baca juga: Viral Ular Berkaki di Karhutla Riau, Ahli Tegaskan Itu Bukan Kaki

Walhi, lanjutnya, meminta agar pemerintah Indonesia tidak memberikan impunitas atau kebal hukum perusahaan yang menjadi pelaku terjadinya karhutla.

"Korporasi enggan bertanggung jawab akan pelanggaran hukumnya karena mereka mencontoh pemerintah Indonesia yang melakukan PK terkait karhtula di Kalimantan Tahun 2015," ujar Malik.

Menurutnya, tidak ada upaya serius dari pemerintah dalam mencegah dan menangani karhutla yang kini kian mengkhawatirkan terjadi di sejumlah wilayah Riau dan Kalimantan.

Maka dari itu, ia menambahkan, negara perlu komitmen dalam kemauan politik untuk menangani dan menegakkan hukum kasus karhutla.

Baca juga: Kisah Desa Sebangau Mulya 3 Tahun Cegah Karhutla dengan Dana Desa

Adapun terkait dengan karhutla, merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (20/9) pukul 09.00 WIB, total luas lahan yang terbakar sepanjang Januari-Agustus sebanyak 328.724 hektar dengan 5.086 titik panas.

Kalimantan tengah menjadi wilayah yang paling banyak memiliki titik api sebanyak 1.443 titik panas.

Kemudian diikuti Kalimantan Barat (1.384); Jambi (695); Sumatera Selatan (532); Riau (187); dan Kalimantan Selatan (169).

Kompas TV Operasi teknologi modifikasi cuaca menggunakan semai garam yang dilakukan oleh Satgas Udara karhutla dari TNI Angkatan Udara dan BPPT membuahkan hasil. Hujan akhirnya turun di dua desa di Provinsi Riau. Proses semai yang dilakukan pada Rabu 18 September lalu menggunakan Pesawat C130 Hercules TNI AU, berhasil membuat hujan turun di Kelurahan Batu Teritip, Dumai, dan di Kelurahan Teluk Bitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti, Riau, pada Kamis (19/9) sore.<br /> Teknologi modifikasi cuaca menggunakan semai, akan terus dilakukan, tim satgas udara karhutla untuk mendorong terjadinya hujan buatan dan memadamkan kebakaran lahan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com