Salin Artikel

Aktivis Lingkungan Long March Minta Pemerintah Tangani Karhutla dan Perubahan Iklim

Mereka antara lain aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace Indonesia, Amnesty International, dan 350.org, organisasi internasional lingkungan yang menangani krisis iklim.

Long march dimulai dari depan Balai Kota DKI Jakarta hingga ke taman aspirasi Monas.

Mereka meminta pemerintah Indonesia melakukan aksi konkret dalam menyelesaikan sengkarut masalah lingkungan hidup, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kini terjadi di Riau dan Kalimantan.

UPDATE: Kompas.com menggalang dana untuk para korban kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sumbangkan sedikit rezeki Anda untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama untuk pembelian masker dan kebutuhan lainnya yang perlu. Klik di sini untuk donasi.

Perwakilan dari Walhi, Malik Diazin, menyatakan, aksi ini merespons dampak perubahan iklim global yang berdampak ke Indonesia.

Salah satu yang menjadi soal adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang di Riau dan Kalimantan yang menyebabkan masyarakat mengalami infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

"Karhutla mencekik jutaan jiwa," ujar Malik.

Walhi, lanjutnya, meminta agar pemerintah Indonesia tidak memberikan impunitas atau kebal hukum perusahaan yang menjadi pelaku terjadinya karhutla.

"Korporasi enggan bertanggung jawab akan pelanggaran hukumnya karena mereka mencontoh pemerintah Indonesia yang melakukan PK terkait karhtula di Kalimantan Tahun 2015," ujar Malik.

Menurutnya, tidak ada upaya serius dari pemerintah dalam mencegah dan menangani karhutla yang kini kian mengkhawatirkan terjadi di sejumlah wilayah Riau dan Kalimantan.

Maka dari itu, ia menambahkan, negara perlu komitmen dalam kemauan politik untuk menangani dan menegakkan hukum kasus karhutla.

Adapun terkait dengan karhutla, merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (20/9) pukul 09.00 WIB, total luas lahan yang terbakar sepanjang Januari-Agustus sebanyak 328.724 hektar dengan 5.086 titik panas.

Kalimantan tengah menjadi wilayah yang paling banyak memiliki titik api sebanyak 1.443 titik panas.

Kemudian diikuti Kalimantan Barat (1.384); Jambi (695); Sumatera Selatan (532); Riau (187); dan Kalimantan Selatan (169).

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/20/15473171/aktivis-lingkungan-long-march-minta-pemerintah-tangani-karhutla-dan

Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke