Pelaku Aborsi Berpotensi Dipenjara Lebih Lama Dibanding Koruptor

Kompas.com - 20/09/2019, 12:14 WIB
ilustrasi aborsi THINKSTOCKilustrasi aborsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Rancangan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP), perempuan yang menggugurkan kandungan atau aborsi berpotensi dihukum penjara lebih lama dari narapidana kasus korupsi.

Penelusuran Kompas.com terhadap draf RKUHP yang telah disepakati Komisi III DPR dan pemerintah melalui Rapat Kerja pembahasan tingkat I, Rabu (18/9/2019), pemidanaan itu termuat dalam pasal 470 ayat (1).

Bunyinya, "Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".

Baca juga: Pasal di RKUHP Ini Multitafsir dan Memungkinkan Kriminalisasi

Menariknya, ancaman hukuman bagi pelaku aborsi tersebut rupanya melebihi ancaman hukuman pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 604 draf RKUHP tentang tindak pidana korupsi tertulis bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI".

Peneliti Institute for Criminal and Justice System (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan, meski ancaman hukuman yang diberikan hakim maksimal, ketentuan itu juga memuat ancaman hukuman minimal, yakni dua tahun.

Baca juga: Dalam RKUHP, Pasangan Kumpul Kebo Bisa Dipidana atas Aduan Kepala Desa

Artinya, tetap ada potensi perempuan yang melakukan aborsi dipenjara lebih lama dari koruptor.

"Bisa jadi koruptor juga dapat pidana lebih tinggi. Tapi itu tergantung proses. Potensi itu (perempuan yang melakukan aborsi dipenjara lebih lama dari koruptor) tetap ada," ujar Erasmus melalui pesan singkat, Jumat (20/9/2019).

Ia pun mendorong pengesahan RKUHP yang direncanakan dilakukan Selasa (24/9/2019) mendatang itu ditunda dan dibahas lebih lanjut bersama-sama elemen masyarakat sipil.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Asabri, Kejagung Periksa Eks Dirut sebagai Saksi

Kasus Asabri, Kejagung Periksa Eks Dirut sebagai Saksi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

Nasional
Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Nasional
Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Nasional
Gempa 7,1 Guncang Sulawesi Utara, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa 7,1 Guncang Sulawesi Utara, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Bertambah 4, Total Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi 47 Orang

Bertambah 4, Total Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi 47 Orang

Nasional
Kasus Masih Tinggi, Satgas Covid-19: Dampak PPKM Baru Tampak di Pekan Ketiga

Kasus Masih Tinggi, Satgas Covid-19: Dampak PPKM Baru Tampak di Pekan Ketiga

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi di Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI

KPK Usut Dugaan Korupsi di Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI

Nasional
Komjen Listyo Sigit Segera Susun Rencana Aksi Kapolri

Komjen Listyo Sigit Segera Susun Rencana Aksi Kapolri

Nasional
Komjen Listyo Sigit Diharapkan Bikin Polri Kian Dipercaya Publik

Komjen Listyo Sigit Diharapkan Bikin Polri Kian Dipercaya Publik

Nasional
Hingga Saat Ini, Polri Masih Buru 11 Anggota MIT Pimpinan Ali Kalora

Hingga Saat Ini, Polri Masih Buru 11 Anggota MIT Pimpinan Ali Kalora

Nasional
Pembatasan Jawa-Bali Diperpanjang, Satgas Covid-19: Hasil Tahap Pertama Belum Maksimal

Pembatasan Jawa-Bali Diperpanjang, Satgas Covid-19: Hasil Tahap Pertama Belum Maksimal

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Jawa-Bali Akan Terus Dilanjutkan jika Masyarakat Tak Disiplin

Satgas Covid-19: PPKM Jawa-Bali Akan Terus Dilanjutkan jika Masyarakat Tak Disiplin

Nasional
Sebaran 346 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Jateng Catat 101

Sebaran 346 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Jateng Catat 101

Nasional
BNPB: Aceh dan Sumatera Utara Masuk Kategori Siaga Banjir dan Banjir Bandang

BNPB: Aceh dan Sumatera Utara Masuk Kategori Siaga Banjir dan Banjir Bandang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X