Kompas.com - 20/09/2019, 11:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemidanaan bagi seseorang yang melanggar hukum yang hidup di masyarakat dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi sorotan.

Pemidanaan tersebut tertuang pada Pasal 2 ayat (1) Rancangan KUHP.

Bunyinya, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini".

Kemudian, hal serupa diatur pula pada Pasal 598 tentang tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat.

Baca juga: Pasal Korupsi di RKUHP Tak Sertakan Pidana Tambahan Uang Pengganti dan Pemufakatan Jahat

Pada ayat (2) pasal itu tertulis, "Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f".

Menanggapi pasal itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar yakin bakal terjadi kriminalisasi karena ketidakjelasan pasal itu.

"Pasal yang mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat ini mengandung penyimpangan asas legalitas dan kriminalisasi yang tidak jelas," kata Fickar ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (19/7/2019).

Sebab, tak dijelaskan lagi apa definisi hukum yang hidup di masyarakat sehingga pasal ini tak memiliki acuan yang pasti.

Baca juga: Masih Ada Pasal Berbau Kolonial pada RKUHP, Apa Saja?

Pasal tersebut juga dinilai berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat karena bakal ada multitafsir definisi hukum yang hidup di masyarakat dan tidak tertuang dalam undang-undang itu.

"Pasal ini dapat menimbulkan kesewenangan aparat karena frasa hukum yang hidup di masyarakat multitafsir dan tafsir hilangnya sifat melawan hukum, delik materiil. Bisa menjadi ketentuan karet," kata dia.

DPR sendiri menjadwalkan pengesahan RKUHP dalam rapat paripurna pada akhir September. Menurut jadwal, Rapat Paripurna DPR akan digelar pada Selasa (24/9/2019). 

 

Kompas TV Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menurut rencana akan disahkan pada 24 September mendatang. Sejumlah pasal, masih menuai pro dan kontra karena mengancam kebebasan sipil, demokrasi serta kelompok rentan.<br /> <br /> Desakan agar pengesahan RKUHP di rapat paripurna DPR terus bermunculan, diantaranya dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI).<br /> <br /> AJI menilai ada 10 pasal dalam RKUHP, yang bisa mengancam kebebasan pers. 2 diantaranya adalah pasal 219 tentang penghinaan presiden, wakil presiden, serta pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah. 2 pasal ini dinilai tidak sejalan dengan semangat demokrasi, dan peran pers sebagai media penyambung aspirasi publik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

Nasional
Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Nasional
Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.