Pasal di RKUHP Ini Multitafsir dan Memungkinkan Kriminalisasi

Kompas.com - 20/09/2019, 11:08 WIB
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar KOMPAS.com/JESSI CARINA Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemidanaan bagi seseorang yang melanggar hukum yang hidup di masyarakat dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP) menjadi sorotan.

Pemidanaan tersebut tertuang pada Pasal 2 ayat (1) Rancangan KUHP.

Bunyinya, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini".

Kemudian, hal serupa diatur pula pada Pasal 598 tentang tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat.

Baca juga: Pasal Korupsi di RKUHP Tak Sertakan Pidana Tambahan Uang Pengganti dan Pemufakatan Jahat

Pada ayat (2) pasal itu tertulis, "Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f".

Menanggapi pasal itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar yakin bakal terjadi kriminalisasi karena ketidakjelasan pasal itu.

"Pasal yang mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat ini mengandung penyimpangan asas legalitas dan kriminalisasi yang tidak jelas," kata Fickar ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (19/7/2019).

Sebab, tak dijelaskan lagi apa definisi hukum yang hidup di masyarakat sehingga pasal ini tak memiliki acuan yang pasti.

Baca juga: Masih Ada Pasal Berbau Kolonial pada RKUHP, Apa Saja?

Pasal tersebut juga dinilai berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat karena bakal ada multitafsir definisi hukum yang hidup di masyarakat dan tidak tertuang dalam undang-undang itu.

"Pasal ini dapat menimbulkan kesewenangan aparat karena frasa hukum yang hidup di masyarakat multitafsir dan tafsir hilangnya sifat melawan hukum, delik materiil. Bisa menjadi ketentuan karet," kata dia.

DPR sendiri menjadwalkan pengesahan RKUHP dalam rapat paripurna pada akhir September. Menurut jadwal, Rapat Paripurna DPR akan digelar pada Selasa (24/9/2019). 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Masyarakat Sipil Kecewa RUU PKS Bakal Ditarik dari Prolegnas 2020

Nasional
Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Jala PRT: Pekerja Rumah Tangga Soko Guru Ekonomi yang Luput Perhatian

Nasional
Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Nasional
Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Nasional
Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Nasional
Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

Nasional
Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

Nasional
Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total  63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total 63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X