Jalan Panjang Imam Nahrawi Jadi Tersangka KPK...

Kompas.com - 19/09/2019, 06:44 WIB
Kompas TV Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dana bantuan KONI. Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama asisten pribadinya.<br /> <br /> Ia diduga telah dua kali menerima suap dana bantuan KONI. Masing-masing sebesar 11,8 miliar rupiah dan 14,7 miliar rupiah dengan total 26,5 miliar rupiah. Wakil ketua KPK Alexander Marwata menyebut dugaan suap ini diduga adalah komitmen fee yang diajukan pihak KONI, penerimaan selaku ketua Satlak Prima, dan jabatan Imam Nahrawi sebagai menteri pemuda dan olah raga. #SuapKONI #ImamNahrawi #KPK

"Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang mulai dari proses penyidikan hingga persidangan dan setelah mendalami dalam proses penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup (untuk menetapkan Imam sebagai tersangka)," kata Alexander.

Baca juga: Peranan Menpora Imam Nahrawi, Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI

Diketahui, suap pejabat KONI ke Kemenpora ini terkuak ketika penyidik KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT), Desember 2018.

Dari OTT itu, penyidik KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, yaitu Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy sebagai pemberi suap. 

Adapun penerima meliputi Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo, staf Kemenpora Eko Triyanta, dan asisten pribadi Menpora Miftahul Ulum.

Baca juga: Kasus Dana Hibah KONI, Dua Pejabat Kemenpora Divonis 4 Tahun Penjara

Alexander mengatakan, nama Imam berulang kali disebutkan menerima suap. Penyidik juga berulang kali memanggil Imam. Namun, ia tidak pernah memenuhinya. Bahkan, ia mengelak menerima suap kepada media massa.

"KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup bagi IMR (Imam) untuk memberikan klarifikasi pada tahap penyelidikan," kata Alex.

Imam Membantah

Setelah KPK menggelar konferensi pers terkait penetapan dia sebagai tersangka, Imam di rumah dinasnya menyatakan siap dalam menjalani proses hukum itu.

Meski demikian, Imam juga meminta semua pihak mengedepankan azas praduga tidak bersalah.

"Tentunya, saya sebagai warga negara Indonesia akan patuh, akan mengikuti proses hukum yang ada dan sudah barang tentu kita harus junjung tinggi azas praduga tak bersalah," kata Imam.

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Menpora Imam Nahrawi Siap Jalani Proses Hukum

Ia sekaligus mengatakan, belum mengetahui poin-poin yang dituduhkan KPK. Namun, ia membantah apabila disebut menerima suap dari pejabat KONI.

"Tentu saya sebagai warga negara punya hak untuk memberikan jawaban sebenar-benarnya agar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik dengan lancar dan tentu pada saatnya harus kita buktikan bersama-sama," ujar Imam.

Ketika disinggung posisinya di Kabinet Kerja, Imam mengaku pasrah dan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya belum tahu seperti apa karena saya harus bertemu dan melapor ke Bapak Presiden. Untuk itu saya akan menyerahkan nanti kepada Bapak Presiden karena saya ini pembantu Pak Presiden," kata Imam.

 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kasus Djoko Tjandra, Anggota Komisi III: Kurang Koordinasi Antar Lembaga

Soal Kasus Djoko Tjandra, Anggota Komisi III: Kurang Koordinasi Antar Lembaga

Nasional
Tommy Soeharto Resmi Pecat Kader Partai Berkarya yang Ingin Munaslub

Tommy Soeharto Resmi Pecat Kader Partai Berkarya yang Ingin Munaslub

Nasional
Gugat UU Pemilu di MK, Perludem Tak Minta Ambang Batas Parlemen Dihilangkan

Gugat UU Pemilu di MK, Perludem Tak Minta Ambang Batas Parlemen Dihilangkan

Nasional
Kasus PT DI, KPK Konfirmasi Dirut PT PAL soal Penganggaran Mitra Penjualan

Kasus PT DI, KPK Konfirmasi Dirut PT PAL soal Penganggaran Mitra Penjualan

Nasional
Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil, Kejagung Kumpulkan Bukti Proses Impor dari India

Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil, Kejagung Kumpulkan Bukti Proses Impor dari India

Nasional
Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Nasional
Jokowi Minta Menterinya Merasa 'Ngeri' dengan Kondisi Ekonomi Global

Jokowi Minta Menterinya Merasa "Ngeri" dengan Kondisi Ekonomi Global

Nasional
Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Nasional
Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Nasional
Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Nasional
9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

Nasional
Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Nasional
Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X