Pemerintah Fokus Tangani Tiga Isu Dalam Negeri Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini sedang berkomitmen menangani secara cermat tiga isu yang sedang menghangat di dalam negeri.

Tiga isu yang dimaksud ialah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), revisi Undang-Undang KPK, serta penanganan konflik Papua.

"Sebenarnya untuk itulah Kemenko Polhukam harus hadir. Selalu tanggap, siaga, dan terus meningkatkan atensi dalam mengawal stabilitas kebijakan politik, hukum, dan keamanan," ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Baca juga: Pakar Medsos: Ada Buzzer Pro-revisi UU KPK Gunakan Modus Giveaway

Saat ini, pemerintah melalui berbagai lini sedang berusaha menyelesaikan tiga persoalan yang membuat kegaduhan publik itu.

Wiranto berharap, masyarakat tidak terpancing dan terprovokasi melakukan hal-hal yang merugikan dari ketiga isu tersebut. Dengan demikian, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

"Itulah pelaksanaan tugas Kemenko Polhukam dalam menyinkronkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan di bidang Polhukam," kata dia.

Baca juga: Tiga Hari Terakhir, Penerbangan Maskapai Garuda Indonesia ke Kalimantan Terganggu Karhutla

Sesuai catatan Kompas.com, tiga isu tersebut memang menjadi sorotan akhir-akhir ini.

Soal karhutla, misalnya, asap yang ditimbulkan sudah sampai pada tahap membahayakan manusia yang ada di Sumatera, Kalimantan, bahkan negara tetangga.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah datang meninjau langsung upaya pemadaman.

Mengenai revisi UU KPK juga sedang hangat dibicarakan publik. DPR sebagai pengusul revisi mengklaim, revisi UU KPK dalam rangka penguatan KPK secara kelembagaan.

Baca juga: Kondisi Terkini Papua Barat: Aman Dikunjungi Wisatawan

Sementara aktivis antikorupsi berpandangan sebaliknya. Poin-poin yang diusulkan DPR diyakini bakal melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Pertarungan argumentasi tersebut kian memuncak setelah DPR mengesahkan UU KPK hasil revisi setelah dibahas bersama pemerintah selama sekitar 12 hari lamanya.