Pembahasan dan Pengesahan Revisi UU KPK yang Hanya Butuh 12 Hari...

Kompas.com - 17/09/2019, 15:10 WIB
Kompas TV Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyepakati Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil rapat akan dibawa ke Badan Musyawarah untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna. Pemerintah diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin. Mayoritas fraksi partai politik menyetujui 7 poin pembahasan terkait Revisi Undang Undang KPK. Namun Partai Gerindra dan PKS setuju dengan beberapa catatan. Sementara Partai Demokrat belum dapat memberikan keputusan. Kesepakatan forum membulatkan suara setuju. Sehingga pemerintah memutuskan agar pembahasan RUU KPK dibawa ke tahap selanjutnya. Salah satu pasal dalam Revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai dewan pengawas. DPR dan pemerintah juga sepakat untuk Dewan Pengawas KPK akan dipilih oleh presiden. Nantinya Dewan Pengawas KPK akan dipilih 5 orang dan menjabat selama 4 tahun. Dan posisi dewan pengawas bakal setara dengan pemimpin eksekutif KPK. #KPK #RevisiUUKPK #DPR

Mereka menolak dewan pengawas dibentuk oleh Presiden. Sementara, Demokrat tidak memberikan pandangan baik persetujuan atau penolakan.

Baca juga: TII: Revisi UU KPK Berita Buruk bagi Masa Depan Investasi Indonesia

Hingga akhirnya mereka membawa hasil rapat tersebut ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Rapat Bamus pun menyetujui pembahasan revisi Undang-undang KPK dibahas di rapat paripurna untuk disahkan.

DPR pun mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Konsistensi Fahri Hamzah Dukung Revisi UU KPK, Dipecat PKS hingga Gol di Akhir Jabatan

Awalnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang bertanya kepada peserta rapat.

"Apakah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disetujui menjadi UU?," tanya Fahri.

"Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir.

Palu pun diketok beberapa kali diiringi tepuk tangan.

 

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog UI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Survei di Pasar Tradisional untuk Deteksi Covid-19

Epidemiolog UI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Survei di Pasar Tradisional untuk Deteksi Covid-19

Nasional
UPDATE 6 Juni: Bertambah 993, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 30.514

UPDATE 6 Juni: Bertambah 993, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 30.514

Nasional
KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

Nasional
KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

Nasional
Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

Nasional
KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Nasional
FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

Nasional
KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

Nasional
UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

Nasional
KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

Nasional
Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Nasional
Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Nasional
Menghadirkan Pancasila di Era 'New Normal'

Menghadirkan Pancasila di Era "New Normal"

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Nasional
Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X