Pimpinan Serahkan Mandat ke Presiden, Praktisi Hukum: KPK Lumpuh

Kompas.com - 15/09/2019, 18:31 WIB
Salah satu orang dari kelompok massa bernama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI berhasil merangsek masuk ke Gedung Merah Putih KPK untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSalah satu orang dari kelompok massa bernama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI berhasil merangsek masuk ke Gedung Merah Putih KPK untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Lintas Hukum Indonesia (FLHI) menilai, penyerahan mandat yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai Undang-Undang KPK hingga UU tentang tata pemerintahan.

"Ini kan sesuatu yang tidak kita temukan norma di dalam UU KPK sendiri, dalam KUHAP, UU tentang tata pemeritahan," kata Sekretaris FLHI sekaligus praktisi hukum Petrus Selestinus saat konferensi pers di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2019).

Petrus mengatakan, yang dapat dilakukan pimpinan KPK adalah mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca juga: Jokowi Klaim Tolak Empat Poin Revisi UU KPK, Faktanya...

Jika mengacu pada Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pimpinan dapat berhenti dengan enam alasan.

Alasan tersebut, yaitu meninggal dunia, masa jabatan telah berakhir, menjadi terdakwa, berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari tiga bulan, mengundurkan diri, dan dikenai sanksi.

Petrus menilai, penyerahkan mandat tersebut dapat melumpuhkan kinerja KPK.

"Lima pimpinan ini sekaligus sebagai penyidik dan penuntut umum, ketika pimpinan penyidik dan penuntut umum ini kelima-limanya sudah tidak punya kewenangan lagi, maka praktis tugas penyidikan, penuntutan dan tugas-tugas lainnya yang memerlukan perintah dan persetujuan kelima pimpinan ini sudah tidak bisa berjalan dengan baik lagi. Artinya KPK dalam keadaan lumpuh," kata dia.

Baca juga: Penyerahan Mandat KPK Dinilai Jadi Tamparan Keras bagi Jokowi

Sebelumnya, pimpinan KPK menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu ke Presiden Joko Widodo.

Tiga pimpinan tersebut, yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang.

Langkah tersebut merespons pembahasan RUU KPK antara pemerintah dan DPR. KPK merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan.

Sebagai pimpinan, Agus sering tidak dapat menjawab ketika ditanya pegawai KPK perihal revisi UU KPK itu. Sebab, Agus juga tidak tahu menahu seperti apa isi draf resmi revisi UU KPK.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X