Kompas.com - 15/09/2019, 16:49 WIB
Anita Wahid (tengah) saat memberikan keterangan pers di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariAnita Wahid (tengah) saat memberikan keterangan pers di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Anita Wahid, mengungkapkan keprihatinannya akan kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.

Sejumlah pasal dalam undang-undang yang sedang dibahas di DPR RI saat ini dinilai akan mengembalikan Indonesia ke masa sebelum reformasi.

"Kalau digabung, pasal-pasal jadi satu, kita akan kembali ke arah sensor informasi, penindasan serikat, kebebasan berekspresi," ujar Anita saat konferensi pers peringatan Hari Demokrasi Internasional di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2019).

"Kita tidak bisa lagi bersuara kalau pasal-pasal ini diizinkan lolos," lanjut dia.

Baca juga: INFOGRAFIK: Klaim dan Fakta Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK

Publik, lanjut Anita, harus mendorong, bahkan memaksa DPR RI untuk membahas dan mengesahkan produk undang-undang yang jauh lebih darurat keberadaannya dibandingkan undang-undang yang mengundang kontroversi.

Salah satu contohnya adalah usulan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Terlebih, revisi tersebut tidak masuk ke dalam Prolegnas 2014-2019, namun tetap dibahas untuk disahkan.

"Orang-orang itu tidak mau melihat bahwa jalur ini akan menuju ke sebuah kehancuran demokrasi," kata dia.

Baca juga: Revisi UU MD3, Alat Pemuas Syahwat Parpol

Anita kemudian menambahkan mengenai warisan Gus Dur tentang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, persaudaraan dan pembebasan.

"Kami merumsukan nilai pembebasan Gus Dur yang bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia bisa menyetarakan keadilan. Jiwa merdeka, bebas dari rasa takut dan otentik. Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka yang membebaskan dirinya," kata dia.

Diketahui, ada sejumlah revisi undang-undang yang menuai kontroversi publik. Selain revisi UU KPK, ada pula revisi UU MD3 dan Rancangan KUHP.

 

Kompas TV Menteri Sekretaris Negara menyatakan presiden segera bertemu pemimpin KPK yang baru saja menyerahkan mandat pemberantasan korupsi. Pertemuan dianggap penting bukan hanya untuk meredakan situasi tetapi juga mencari titik temu soal Revisi Undang-Undang KPK yang menuai polemik. Pimpinan KPK masih menanti dialog bersama presiden setelah menyerahkan mandat pemberatasan korupsi. Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang telah mundur dari pimpinan KPK. Menurut Saut sampai saat ini pimpinan KPK menunggu arahan dari presiden dan berharap ada dialog untuk mencari titik temu terutama soal Revisi Undang-Undang KPK. Kita berbincang bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. #KPK #PresidenJokoWidodo #RevisiUUKPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.