RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Dinilai Harus Dibongkar Ulang

Kompas.com - 05/09/2019, 23:07 WIB
Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar saat ditemui di Universitas Atmajaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirektur Riset ELSAM Wahyudi Djafar saat ditemui di Universitas Atmajaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber ( RUU KKS) dibongkar ulang.

Itu, karena menurut Wahyudi, substansi RUU KKS kurang mengakomodasi soal sistem keamanan operasi siber itu sendiri.

RUU KKS, kata dia, lebih banyak mencantumkan delegasi kewenangan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menempatkan lembaga tersebut sebagai regulator.

Baca juga: Di RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, BSSN Pastikan Bukan Penegak Hukum

"Menurut saya, dengan konstruksi demikian lebih baik kita bongkar ulang RUU ini, kalau tujuannya membuat sebuah UU keamanan siber yang dibutuhkan, rumusannya harus sesuai dengan apa yang seharusnya diatur dalam sebuah UU keamanan siber," terang Wahyu saat ditemui di Universitas Atmajaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).

Wahyudi mengatakan, rancangan awal RUU KKS ini sebanyak 60 persen di antaranya mengatur tentang BSSN.

Kendati demikian Wahyu mengakui bahwa BSSN butuh aturan setingkat UU untuk memperkuat kewenangannya. Namun, hal itu malah jadi problematis dengan judul UU Keamanan dan Ketahanan Siber.

"Ketika disatukan RUU KKS yang konstruksi awalnya menekankan aspek ketahanan dan pertahanan lalu sedikit menyinggung tentang aspek keamanan siber itu sendiri," kata dia.

Baca juga: ICSF: Dikhawatirkan, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Batasi Berdemokrasi

Wahyu juga menjelaskan, RUU KKS belum mampu mengakomodasi pendekatan pemangku kepentingan dalam keamanan siber.

RUU KKS juga belum mengakomodasi peran bisnis yang memegang peranan kunci keamanan siber, tetapi menghendaki pengelolaan urusan keamanan siber menjadi domain negara atau pemerintah.

"Padahal sebuah kebijakan keamanan siber seharusnya secara jelas menetukan mekanisme tepat, yang memungkinkan semua pihak membahas dan menyepakati kebijakan berbeda," ucap dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Kepekaan Komunikasi Keluarga Militer di Era Digital Kurang

Pengamat: Kepekaan Komunikasi Keluarga Militer di Era Digital Kurang

Nasional
Sanksi Bagi Prajurit TNI yang Tak Bisa Jaga Jempol Istri Dinilai Beri Efek Jera

Sanksi Bagi Prajurit TNI yang Tak Bisa Jaga Jempol Istri Dinilai Beri Efek Jera

Nasional
Kenangan Wapres Kalla, dari Pidato Tanpa Teks Hingga Ogah Diatur Istri

Kenangan Wapres Kalla, dari Pidato Tanpa Teks Hingga Ogah Diatur Istri

Nasional
Kekecewaan dan Harapan Menteri Yohana atas RUU PKS...

Kekecewaan dan Harapan Menteri Yohana atas RUU PKS...

Nasional
Dosen UGM: Jujur, Saya Malu Punya Anggota Dewan Seperti Hanum Rais

Dosen UGM: Jujur, Saya Malu Punya Anggota Dewan Seperti Hanum Rais

Nasional
Dihukum Gara-gara 'Kicauan' Istri, Peltu YNS Tidak Dipecat dari TNI AU

Dihukum Gara-gara 'Kicauan' Istri, Peltu YNS Tidak Dipecat dari TNI AU

Nasional
Kehangatan Surya Paloh-Prabowo, Jawaban Penolakan Nasdem atas Gerindra

Kehangatan Surya Paloh-Prabowo, Jawaban Penolakan Nasdem atas Gerindra

Nasional
Istri Hujat Wiranto di Medsos, Serda J Dikurung 14 Hari

Istri Hujat Wiranto di Medsos, Serda J Dikurung 14 Hari

Nasional
BEM SI: Senin Ini, Kebetulan Tidak Ada Demonstrasi

BEM SI: Senin Ini, Kebetulan Tidak Ada Demonstrasi

Nasional
Kemensos Gandeng Kemenlu untuk Edukasi Tantangan dan Peluang Masyarakat ASEAN

Kemensos Gandeng Kemenlu untuk Edukasi Tantangan dan Peluang Masyarakat ASEAN

Nasional
KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

[POPULER NASIONAL] Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

Nasional
Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Nasional
[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

Nasional
Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X