Peta Sikap Partai Politik soal Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo telah secara resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada 26 Agustus 2019.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Kendati demikian, rencana pemindahan ibu kota negara tersebut tidak sepenuhnya disambut baik oleh berbagai pihak. Salah satu kritik juga muncul di DPR.

Padahal, nantinya sikap partai politik yang memiliki suara di DPR menjadi penentu apakah ibu kota jadi dipindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sebab, pemindahan ibu kota membutuhkan dasar hukum yang terbentuk melalui proses legislasi serta pengesahan DPR.

Baca juga: Megawati Sarankan Presiden Bentuk Tim Khusus Pemindahan Ibu Kota

Lalu seperti apa sikap partai politik terkait pemindahan ibu kota? Berikut paparannya:

1. PAN

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menilai, pemindahan ibu kota belum tepat dilakukan saat sekarang ini.

Ia meminta pemerintah lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi ketimbang mengeluarkan anggaran yang besar untuk memindahkan ibu kota negara.

"Enggak tepat menurut saya. Ekonomi sedang melambat, gula saja masih impor, beras masih impor, cangkul saja masih impor, dan menurut kami anggaran Rp 500 triliun itu pasti lebih. Itu pasti akan membengkak," kata Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: PAN: Pemindahan Ibu Kota Belum Tepat Dilakukan Sekarang

2. Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berpendapat, rencana pemindahan ibu kota negara bisa dibatalkan apabila fraksi-fraksi partai di DPR tak menyetujui rancangan pemindahan ibu kota negara yang diajukan pemerintah.

Menurut Fadli yang juga wakil ketua DPR, pemindahan ibu kota negara juga bisa dibatalkan dengan mempertimbangkan urusan yang lebih penting pada tahun mendatang.

"Bisa saja tetap di Jakarta kok. Apalagi tiba-tiba nanti tahun depan urusannya sudah lain, mati listrik lagi misalnya. Orang juga lupa ya kan, nanti liat sajalah apa yang saya omongin hari ini," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Pemindahan Ibu Kota Bisa Dibatalkan jika DPR Tak Sepakat

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

3. PKS

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengkritik pengumuman pemindahan ibu kota negara oleh presiden Joko Widodo.

Menurut Mardani, seharusnya pengumuman dilakukan setelah undang-undang tentang pemindahan ibu kota selesai dan disahkan bersama DPR.

"Menurut saya, ini prosedur yang salah dan harus diperbaiki. Mestinya begini, Pak Presiden sudah bilang (pada) 16 Agustus minta izin (memindahkan ibu kota). Bukan seperti itu," kata Mardani, ketika ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

"Mana rancangan undang-undangnya? Mana naskah akademisnya? Habis itu DPR akan punya musyawarah," ujar Mardani.

Mardani menegaskan, pernyataannya bukan untuk menghambat pemindahan ibu kota. Namun, ia ingin pemerintah melakukan pemindahan ibu kota negara sesuai dengan prosedur.

"Diingatkan ke Presiden, kami bukan mau melambat-lambatkan, tapi kami ingin semua sesuai dengan prosedur," kata Mardani.

Baca juga: Mardani Permasalahkan Ibu Kota Baru Diumumkan Sebelum Ada Payung Hukum

4. Partai Demokrat

Partai Demokrat menghargai inisiatif presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu, pemerintah juga disebut perlu melakukan kajian secara mendalam dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari pemindahan ibu kota.

"Pemindahan ibu kota bukan sekadar memindahkan kantor dan gedung pemerintahan, tetapi berdampak pada pemindahan jutaan pegawai dan seluruh yang terkait dengan institusinya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/8/2019).

Herman mengatakan, partainya di DPR akan menentukan sikap mendukung atau tidak pemindahan ibu kota setelah pemerintah menyerahkan naskah akademik dan RUU tentang pemindahan ibu kota.

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)

5. PDI-P

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menyarankan agar Jokowi membentuk tim khusus pemindahan ibu kota.

Menurut Megawati, tim tersebut tak hanya membahas ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim), tetapi juga bagaimana nasib Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota.

"Untuk saya, hal-hal yang sangat strategis penting ini harus didalami. Artinya bukan berarti hanya dengan omongan-omongan saja. Tapi harus dibentuk, saya enggak tahu, karena Presiden (Jokowi) yang harus membentuk," kata Megawati melalui keterangan tertulis, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Megawati Sarankan Presiden Bentuk Tim Khusus Pemindahan Ibu Kota

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira mengatakan, PDI-P mendukung rencana ini sebagai rencana yang tertunda dari presiden pertama Republik Indonesia Soekarno.

"Suatu rencana yang tertunda sekian dekade karena Bung Karno sudah jauh hari pada tahun 1960-an sudah melontarkan ide ini. Pada massa pemerintahan Jokowi ini ide tersebut direalisasikan," kata Andreas saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/9/2019).

Andreas menilai, kritik yang dilontarkan oleh beberapa partai masih wajar dan dalam koridor mengingatkan pemerintah agar menghitung segala aspek dalam pemindahan ibu kota.

"Tentu perlu ada suara-suara pengimbang untuk memberikan pandangan-pandangan kritis konstruktif sehingga proses pemindahan ini bisa berjalan lebih baik sesuai target," ujarnya.

6. Partai Golkar

Sama dengan PDI-P, Partai Golkar mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, partainya akan membantu pemerintah meloloskan rancangan undang-undang tentang pemindahan ibu kota apabila draf RUU sudah diserahkan ke DPR.

Kendati demikian, Fraksi Partai Golkar harus mempelajari naskah akademik dan RUU yang diajukan pemerintah. Setelah itu, partainya akan membantu melobi-lobi untuk meloloskan RUU tersebut.

"Tentu akan mempelajari draf RUU dan naskah akademiknya. Setelah itu, kami akan membantu melakukan pendekatan dan lobi dengan fraksi lain," kata Ace saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Golkar Janji Bantu Loloskan RUU Pemindahan Ibu Kota, Tapi...

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate di Gedung DPR, Kamis (11/7/2019).

7. Partai Nasdem

Partai Nasdem mengatakan, apabila pemerintah sudah menyerahkan naskah akademik dan draft RUU tentang pemindahan ibu kota, pihaknya akan memastikan RUU tersebut diselesaikan dan disahkan di DPR.

"Nasdem memastikan (RUU pemindahan ibu kota) harus lolos di DPR. Bukan saja optimis, itu menjadi tugas kami untuk meloloskan ini," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Nasdem: Tugas Kami Meloloskan RUU Pemindahan Ibu Kota

8. PPP

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani berpendapat, sudah sewajarnya ibu kota negara dipindah ke Kalimantan.

Sebab, lingkungan di Jakarta tak lagi mendukung untuk kegiatan bisnis dan pusat pemerintahan.

Arsul mengatakan, pembahasan pemindahan ibu kota akan memakan waktu yang panjang.

Oleh karena itu, kata dia, DPR kemungkinan akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengkaji RUU tentang pemindahan ibu kota negara.

"Tetap dari perspektif sosio politiknya kita bisa memahami bahwa memang Jakarta ini tidak bisa lagi lingkungannya mendukung secara baik ya, terutama untuk kebutuhan masa depan kalau tetap menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis juga," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Sekjen PPP: DPR Harus Segera Respons Usulan Pemindahan Ibu Kota

9. PKB

Fraksi PKB di DPR akan membantu pemerintah dalam mewujudkan memindahkan pemindahan ibu kota negara.

Sama seperti partai pendukung Jokowi pada Pilpres 2019, PKB mendorong pemerintah naskah akademik dan draf RUU sehingga bisa segera dibahas di DPR.

"Itu kan baru proses awal di pemerintah. Tahapan berikutnya ini adalah legislasi. Legislasi pasti melibatkan DPR," kata Muhaimin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Lewat DPR, Cak Imin Janji PKB Muluskan Rencana Pemindahan Ibu Kota