Fadli Zon: Pemindahan Ibu Kota Bisa Dibatalkan jika DPR Tak Sepakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, rencana pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur bisa dibatalkan apabila fraksi-fraksi di DPR tak sepakat akan rencana tersebut.

Selain itu, kata dia, pemindahan ibu kota bisa dibatalkan karena ada urusan yang lebih mendesak pada tahun mendatang.

"Bisa saja tetap di Jakarta kok. Apalagi tiba-tiba nanti tahun depan urusannya sudah lain, mati listrik lagi misalnya. Orang juga lupa ya kan, nanti liat sajalah apa yang saya omongin hari ini," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Honduras Bakal Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Fadli berpendapat, memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa membutuhkan anggaran yang besar dan perencanaan yang matang.

Menurut dia, pemerintah juga harus mempertimbangan kondisi pertumbuhan ekonomi.

"Kalau pemindahan ibu kota ke luar pulau itu memerlukan biaya yang besar, memerlukan perencanaan yang lebih matang lagi, memerlukan suatu kondisi ekonomi yang baik, pertumbuhan yang baik," ujar dia. 

Fadli pun meragukan tekad presiden untuk memindahkan ibu kota. Ia memprediksi, keputusan pemindahan ibu kota itu bisa berubah setelah dilakukannya kajian yang mendalam.

"Itu kan niat (pemindahan ibu kota) belum tentu niat yang mutlak. Bisa saja saya kira di tengah jalan setelah melalui kajian yang mendalam, itu (keputusan) bisa berubah," ucap dia. 

Baca juga: Moeldoko: Rencana Ibu Kota Baru Sudah Pertimbangkan Aspek Pertahanan

Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.