Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Sebut secara Lanskap Ibu Kota Baru Aman Bencana

Kompas.com - 30/08/2019, 17:30 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan bahwa ibu kota baru pindah ke Kalimatan Timur, tepatnya di perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan bahwa lokasi ibu kota baru yang berada di antara Kota Balikpapan dan Samarinda tersebut secara peta sebaran relatif hijau atau menandakan aman. 

"Secara lanskap, area tersebut aman, sehat untuk saat ini, karena risiko kan dinamis," ujar Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB B Wisnu Widjaja dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Rp 190 Miliar Disiapkan untuk Hunian ASN di Ibu Kota Baru

Kendati demikian, dari peta sebaran tersebut beberapa daerah lain di sekitar wilayah itu terdapat rona-rona merah yang berarti memiliki potensi banjir.

Hal tersebut karena di Kalimantan Timur terdapat muara sungai dan berada di area dekat pantai.

Banjir di Kalimantan, kata dia, antara perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ancaman bencananya sedang tinggi. Hal tersebut rata-rata karena keberadaan gambut yang cukup tebal.

"Kalau kita tidak bisa mengelola, akibatnya bisa banjir di mana-dimana. Dari ancaman ini adalah bagaimana tata ruang disiapkan. Ini data awal perlu didetailkan," kata dia.

Selain banjir, ancaman lain adalah tsunami karena ada pengaruh tsunami dari Sulawesi ke Kalimantan Timur. Namun indeks bahayanya pun sangat rendah.

"Selama tata ruang bisa dibuat dengan sebaik-baiknya dan dikendalikan sebaik-baiknya, risiko bencana tidak akan terjadi karena bencana bisa dicegah," kata dia.

Baca juga: 17 Titik Api Ditemukan di Wilayah Calon Ibu Kota Baru

"Sehingga tata kelola daerah jadi penting. Begitu kotanya menarik rakyat untuk urbanisasi, urbanisasi harus dikontrol. Kalau gagal kontrol, tidak akan sesuai yang kita harapkan," lanjut dia.

Oleh karena itu, kata Wisnu, meskipun potensi bencana tetap ada di ibu kota baru nanti, dengan tata ruang yang baik, konsep ibu kota green dan smart city bisa tercapai karena sudah memiliki modal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com