Golkar Janji Bantu Loloskan RUU Pemindahan Ibu Kota, Tapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily memastikan, fraksi partainya di DPR RI akan membantu meloloskan rancangan undang-undang tentang pemindahan ibu kota apabila drafnya sudah dikirimkan pemerintah.

"Kami akan memberikan dukungan payung hukum di DPR, jika proses usulan kajian pemindahan Ibu kota nanti dibahas," kata Ace saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (30/8/2019).

Meski demikian, Ace mengatakan, fraksinya tetap akan mempelajari naskah akademik dan draf RUU itu terlebih dahulu.

Baca juga: Lewat DPR, Cak Imin Janji PKB Muluskan Rencana Pemindahan Ibu Kota

Namun, mempelajari naskah akademik dan draf RUU itu bukanlah diartikan sebagai penghalang rencana pemindahan ibu kota. Itu adalah mekanisme yang biasanya dilakukan. 

Setelah itu, bahkan Ace memastikan, partainya akan melobi partai politik lain untuk meloloskan RUU tersebut.

"Tentu akan mempelajari draf RUU dan naskah akademiknya. Setelah itu, kami akan membantu melakukan pendekatan dan lobi dengan fraksi lain," ujar dia.

Ace pun meyakini, apabila seluruh partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) solid, maka proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pemindahan ibu kota akan berjalan dengan mulus.

"Kami yakin dengan dukungan parpol KIK yang solid, RUU mengenai rencana pemindahan ibu kota akan berjalan dengan baik," lanjut Ace.

Baca juga: Bagaimana Tingkat Kejahatan di Kalimantan Timur Ibu Kota Baru? Ini Data Polri

Presiden Joko Widodo sebelumnya resmi mengumumkan ibu kota baru negara berada di Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal, di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menyatakan, keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif selama tiga tahun terakhir.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pun telah membacakan surat dari Presiden Jokowi terkait penyampaian hasil kajian pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Jual Beli Lahan di Kaltim Bakal Dibekukan Sementara

Bambang mengatakan, surat tersebut nanti akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Pimpinan.

Sementara itu, 80 anggota DPR yang hadir tidak menyampaikan interupsi seusai Bambang membacakan surat dari Presiden Jokowi.

Padahal, sebelum Rapat Paripurna dimulai, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, sempat menyatakan ketidaksetujuannya terkait rencana pemindahan ibu kota.