Demokrat Hargai Inisiatif Presiden Pindahkan Ibu Kota Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, partainya menghargai inisiatif Presiden Joko Widodo yang memindahkan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

Namun, menurut dia, pemerintah perlu mengkaji secara mendalam dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari pemindahan ibu kota.

"Pemindahan ibu kota bukan sekedar memindahkan kantor dan gedung pemerintahan, tetapi berdampak pada pemindahan jutaan pegawai dan seluruh yang terkait dengan institusinya," kata Herman saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (30/8/2019).

Baca juga: Gerak Senyap Pengembang Properti Cari Lahan di Ibu Kota Baru, Ada yang Sudah Transaksi

Herman mengatakan, partainya belum mengambil sikap mendukung atau tidak terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Sebab, pemerintah belum menyerahkan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang (RUU) tentang pemindahan ibu kota.

"Untuk mengatakan setuju atau tidak setuju, kami (Partai Demokrat) harus mengetahui dulu secara mendalam dalam pembahasan di DPR, dan seperti apa naskah akademiknya," ujar dia. 

Herman mengusulkan, ada jajak pendapat antara presiden dan masyarakat terkait rencana pemindahan ibu kota.

Selain itu, menurut dia, kondisi ekonomi juga harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan rencana pemindahan ibu kota.

"Bahkan, jika perlu dilakukan jajak pendapat kepada seluruh lapisan masyarakat," ucap dia. 

Baca juga: Harapan Warga Jika Ibu Kota Jabar Pindah ke Cikalongwetan, Bandung Barat

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). 

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.