Serahkan 10 Nama Capim KPK ke Jokowi, Pansel Sebut Seleksi Ketat dan Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kritik tajam terus dialamatkan kepada Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meski kinerja Pansel telah memasuki masa akhir.

Rencananya, pada Senin (2/9/2019) atau hari ini Pansel Capim KPK akan menyerahkan 10 nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Sepuluh nama itu merupakan hasil seleksi yang telah berjalan sejak pertengahan Juni 2019. Proses seleksi pun diklaim Pansel dilakukan secara profesional.

"Sepuluh nama yang akan kami sampaikan ke Presiden sudah melalui seleksi yang ketat dan profesional," ucap anggota Pansel Capim KPK Hendardi, saat dihubungi Kompas.com pada Minggu (1/9/2019) malam.

"Senin pagi akan kami tentukan sepuluh nama yang disetor ke Presiden," kata Hendardi.

Baca juga: Di Tahap Akhir Masih Menuai Kritik, Ini Tanggapan Pansel Capim KPK

Setelah membahas sepuluh nama, Pansel Capim KPK baru akan mengirim sepuluh nama capim KPK kepada Jokowi pada Senin sore.

Hendardi telah mendengar sejumlah kritik yang disampaikan terhadap Pansel Capim KPK. Akan tetapi, dia menyebutkan bahwa Pansel telah menjaring capim KPK berdasarkan sejumlah pertimbangan yang ada.

"Yang pasti kami bekerja berdasarkan data dan fakta-fakta, serta rekam jejak capim yang mendaftar. Tentu tidak berdasarkan asumsi-asumsi," ujar Hendardi.

Baca juga: Pansel Capim KPK 2019-2023 Dinilai sebagai Pansel Terburuk yang Pernah Ada

Menurut Hendardi, Pansel Capim KPK telah menerima masukan dari berbagai pihak. Masukan itu, baik dari unsur KPK, akademisi, guru besar, LSM, tokoh masyarakat, tetap menjadi pertimbangan bagi Pansel dalam memutuskan.

Hanya saja, hal-hal yang sifatnya masih dugaan atau indikasi dan belum pasti, maka hal tersebut tidak bisa dipaksakan kepada Pansel Capim KPK untuk diterima sebagai kebenaran.

"Pansel sejak awal mendapat mandat Presiden, berupaya memperoleh capim yang bersih dan berintegritas yang dapat memimpin KPK dengan baik," ujar Hendardi.

"Kami teguh pada integritas dan indepedensi kami dalam melakukan proses seleksi yang terbuka," kata dia.

Baca juga: Pansel Capim KPK Dinilai Terlalu Prosedural dan Resisten akan Kritik

KOMPAS.com/ABBA GABRILIN Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pendaftaran telah dibuka sejak 17 Juni hingga 4 Juli 2019.

Setelah itu, seleksi yang dilakukan antara lain seleksi administrasi, uji kompetensi, psikotes, profile assessment, dan wawancara.

Setelah Pansel Capim KPK menyerahkan sepuluh nama kepada Presiden, selanjutnya Presiden menyerahkan sepuluh nama untuk dilakukan fit and proper test di DPR.

DPR kemudian memilih lima orang yang selanjutnya ditetapkan sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023.

Baca juga: Harapan Publik terhadap Capim KPK Ada di Tangan Jokowi...

Sejauh ini, sejumlah kritik muncul terhadap Pansel Capim KPK karena sejumlah calon yang dianggap bermasalah masih lolos hingga tahap 20 besar.

Pansel Capim KPK juga tak lepas dari sorotan karena dinilai memiliki konflik kepentingan.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut bahwa ada tiga anggota Pansel yang diduga berisiko memiliki konflik kepentingan.

Mereka yaitu Ketua Setara Institute Hendardi, Guru Besar Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji, dan Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti Yenti Garnasih.

"Pertama Bapak Indriyanto Seno Adji dan Bapak Hendardi, dalam pernyataan kepada publik yang sudah tersiar Bapak Hendardi mengakui bahwa dia penasihat ahli dari Kapolri bersama Bapak Indriyanto Seno Adji," kata Asfinawati.

"Sedangkan Ibu Yenti Garnasih pernah tercatat juga tenaga ahli Bareskrim dan Kalemdikpol. Tentu saja hal ini perlu ditelusuri Presiden dan oleh anggota Pansel lain," tuturnya.

Baca juga: Aktivis Minta Jokowi Tak Loloskan Capim KPK yang Tak Berintegritas

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Rangkaian Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019-2023