Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/09/2019, 16:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Jeirry Sumampow menyebutkan bahwa Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) periode 2019-2023 terlalu prosedural.

Menurut Jeirry, ini menyebabkan mereka cenderung antikritik, sebab merasa telah melakukan seleksi sesuai prosedur.

"Terlalu prosedural. Bahkan kalau kita lihat mereka resisten terhadap masukan dan kritik karena mereka merasa secara prosedural sudah melaksanakan itu. Dan dalam proses itu mereka tidak berpihak dan lain-lain," kata Jeirry usai diskusi Formappi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2019).

Jeirry mengatakan, salah satu tantangan Pansel Capim KPK adalah menjawab tentang kemandirian dan independensi.

Namun, Pansel Capim KPK ini justru menempatkan pilihan mereka dalam kerangka prosedur dan administratif.

Baca juga: Kalau Capim KPK Salah Pilih, Dukungan kepada Jokowi Juga Akan Turun

Meskipun hal tersebut tak salah, kata dia, tetapi langkah itu malah sering mengabaikan substansi.

Ini menyebabkan capim KPK yang diragukan kredibilitasnya masih terus lolos dalam seleksi.

"Misalnya orang yang integritasnya kurang baik. sering tidak terdeteksi, atau orang yang punya moralitas kurang oke, yang tidak punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, tidak akan terdeteksi oleh proses administratif dan prosedural itu," kata dia.

Selain itu, Jeirry menilai jika mekanisme administratif dan prosedural tersebut bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan KPK.

Caranya adalah dengan memasukkan orang-orang yang berkontribusi terhadap pelemahan kelembagaan KPK.

"Makanya kita perlu ingatkan kalau masukan publik ini bukan dalam rangka menegasikan proses-proses yang dilakukan pansel, tapi ada hal-hal yang dilihat publik yang harus diperhatikan pansel," kata dia.

Baca juga: Pansel Capim KPK 2019-2023 Dinilai sebagai Pansel Terburuk yang Pernah Ada

Menurut Jeirry, jebakan prosedural administratif itu terlalu kuat, karena ukuran obyektif yang ditempatkan dalam kerangka kepatuhan prosedur.

Sementara, prosedur dinilai Jeirry tak sanggup mengakomodasi seluruh aspirasi dan kepentingan secara kualitatif. Dalam konteks ini adalah untuk menghadirkan orang-orang baik di lembaga seperti KPK.

"Jadi memang Pansel harus punya visi. Meskipun laksanakan mandat Presiden, tapi mereka harus paham spirit pemberantasan korupsi itu seperti apa, supaya dia tidak semata-mata prosedural, karena berbahaya," tutur dia.

Pansel Capim KPK mendapat banyak sorotan dari publik karena dianggap telah meloloskan capim KPK yang bermasalah.

Hal inilah yang membuat banyak kalangan khawatir KPK akan menjadi lemah, salah  satunya adalah Koalisi Masyarakat Sipil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com