Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Tahap Akhir Masih Menuai Kritik, Ini Tanggapan Pansel Capim KPK

Kompas.com - 01/09/2019, 19:09 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) akan mengirimkan sepuluh nama capim KPK hasil seleksi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rencananya, Pansel Capim KPK akan menyerahkan nama sepuluh nama orang tersebut pada 2 September 2019 atau besok.

Meski sudah berada di tahap akhir, namun sejumlah kritikan dan masukan masih dialamatkan kepada Pansel Capim KPK.

Salah satu kritik disampaikan pengamat politik Jeirry Sumampow. Dia mengatakan bahwa Pansel Capim KPK periode 2019-2013 terlalu prosedural dan resisten terhadap masukan publik.

Baca juga: Pansel Capim KPK Dinilai Terlalu Prosedural dan Resisten akan Kritik

Menanggapi kritikan tersebut, Anggota Pansel Capim KPK Hendardi menyebutkan bahwa pansel dalam bidang apa pun pasti akan bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

"Yang pasti kami bekerja berdasarkan data dan fakta-fakta, serta rekam jejak capim yang mendaftar. Tentu tidak berdasarkan asumsi-asumsi," ujar Hendardi kepada Kompas.com, Minggu (1/9/2019).

Hendardi juga menyatakan bahwa sepuluh nama yang disampaikan ke presiden merupakan pilihan terbaik menurut Pansel Capim KPK.

"Sepuluh nama yang akan kami sampaikan ke Presiden sudah melalui seleksi yang ketat dan profesional. Besok pagi akan kami tentukan sepuluh nama yang disetor ke Presiden," kata dia.

Baca juga: Kalau Capim KPK Salah Pilih, Dukungan kepada Jokowi Juga Akan Turun

Namun, Hendardi juga mengatakan bahwa seluruh masukan dari pihak mana pun, baik dari unsur KPK, akademisi, guru besar, LSM, tokoh masyarakat, dan lain-lainnya tetap dijadikan pertimbangan dan menjadi masukan tersendiri bagi pansel.

Hanya saja, hal-hal yang sifatnya masih dugaan atau indikasi dan belum pasti, maka hal tersebut tidak bisa dipaksakan kepada Pansel Capim KPK untuk diterima sebagai kebenaran.

"Pansel sejak awal mendapat mandat Presiden, berupaya memperoleh capim yang bersih dan berintegritas yang dapat memimpin KPK dengan baik," ujar Hendardi.

"Kami teguh pada integritas dan independensi kami dalam melakukan proses seleksi yang terbuka," kata dia.

Baca juga: 500 Pegawai KPK Tolak Irjen Firli, Pansel: Kami Fokus Rapat Hasil Wawancara

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com