Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibu Kota Baru Tidak Lepas dari Risiko Bencana, Ini Saran BNPB

Kompas.com - 30/08/2019, 20:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, meskipun tergolong aman, namun lokasi calon ibu kota baru di Kalimantan Timur masih memiliki potensi bencana alam.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB B. Wisnu Widjaja mengatakan, meskipun risiko bencana itu rendah, tetapi sifatnya dinamis dan sewaktu-waktu bisa saja terjadi.

Terlebih, kata dia, apabila sudah banyak orang yang masuk ke sana, dampak risiko bencana pasti juga berubah.

"Risiko rendah, tapi risiko ini dinamis. Begitu orang banyak masuk ke sana, risiko bisa berkembang jadi lebih tinggi," kata Wisnu usai konferensi pers di Kantor BNPB, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: BNPB Sebut secara Lanskap Ibu Kota Baru Aman Bencana

Oleh karena itu, tata ruang berbasis risiko bencana menjadi sangat penting untuk penataan ibu kota baru itu.

"Kuncinya, kita harus bisa mencegah risiko yang akan datang. Kita harus pikirkan risiko yang akan datang itu apa, mencegahnya gimana, kemudian risiko yang ada sekarang kan sudah kelihatan, itu juga harus dikelola atu dikurangi dengan cara apa," ujar Wisnu.

"Dengan cara itu, berarti menata ruang berbasis analisis risiko bencana," lanjut dia.

Selain itu, penting pula analisis atas risiko hidrometrologi dan hidrologi climate atau iklim serta cuaca.

"Kalau tsunami kan rendah ancamannya dan itu bisa dikelola. Tetapi yang bisa berkembang selanjutnya adalah hidrometrologi karena kalau hidrologi itu adalah permasalah lingkungan," kata dia.

Baca juga: Nasdem: Tugas Kami Meloloskan RUU Pemindahan Ibu Kota

Persoalan-persoalan tersebut akan terhindar apabila pengelolaan dan pembangunan ibu kota baru dilakukan dengan baik.

"Kalau di situ sudah diindikasikan banjir, ya harusnya jangan ditempati. Itu rumahnya air, salah kita kalau kita bangun di situ," ujar Wisnu.

"Kalau bencana datang, bilangnya, ini sombongnya manusia, bencana alam semua ulah manusia," lanjut dia.

Dengan demikian, tata kota pun akan menjadi kunci untuk pembangunan ibu kota baru tersebut.

Baca juga: Lewat DPR, Cak Imin Janji PKB Muluskan Rencana Pemindahan Ibu Kota

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah mengumumkan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Ibu kota baru nanti rencananya akan berada di perbatasan antara Penajam Utara dan Kutai Kartanegara. 

 

Kompas TV 200 lebih rumah rusak, akibat gempa bermagnitudo 6,9 di Selatan Selat Sunda, Banten. Pasca-gempa, masyarakat diminta tetap waspada akan gempa susulan dan ancaman Gempa Besar Selat Sunda, akibat gerak sesar naik berskala besar, yang bisa terjadi kapan saja di kemudian hari. Gempa yang mengguncang 2 Agustus 2019 lalu, masih menyisakan sejumlah isu. Diantaranya terkait potensi gempa Megathrust. Lalu apakah masyarakat sudah siap, dalam menghadapi gempa?<br /> <br /> Kita berbincang dengan Deputi Bidang Pencegahan, BNPB, Lilik Kurniawan, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Tiar Prasetya, dan Ketua Ahli Tsunami Indonesia, Gegar Prasetya. #GempaBanten
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com