Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Ibu Kota Pindah, Bagaimana Nasib Gedung DPR, MPR, dan DPD di Senayan?

Kompas.com - 30/08/2019, 11:03 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur akan memberikan dampak terhadap seluruh institusi dan lembaga pemerintahan.

Mau tidak mau, seluruh lembaga pemerintahan yang berkedudukan di Jakarta akan ikut pindah ke lokasi yang baru.

Tidak terkecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Baca juga: DPR Bentuk Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota, Ini Tugas dan Fungsinya

Lantas bagaimana dengan nasib seluruh gedung di Kompleks Parlemen, Senayan?

Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota dari Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul memastikan bahwa nantinya Kompleks Parlemen tidak akan dialihkan untuk kepentingan swasta.

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR sekaligus Ketua Tim Kajian, Inosentius Samsul, saat ditemui di Kompleka Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR sekaligus Ketua Tim Kajian, Inosentius Samsul, saat ditemui di Kompleka Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Inosentius mengatakan, seluruh gedung di kawasan Senayan akan tetap digunakan untuk kepentingan legislatif.

Baca juga: Alasan Pemerintah Sembunyikan Rencana Pemindahan Ibu Kota Selama 3 Tahun

"Ada pemikiran misal gedung ini tidak digunakan untuk kepentingan swasta tapi tetap digunakan untuk kepentingan yang terkait dengan DPR," ujar Inosentius saat ditemui Kompas.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Menurut Inosentius, ada rencana untuk memanfaatkan gedung MPR, DPR, dan DPD sebagai pusat pendidikan atau sekolah parlemen.

Sekolah parlemen yang dimaksud tidak sekadar menjadi pusat pendidikan dan pelatihan pegawai, melainkan sekolah politik.

Baca juga: Rencana Anies Manfaatkan Bekas Perkantoran Setelah Pindah Ibu Kota yang Terbentur Kebijakan Pusat

Sekolah tersebut akan menjadi lembaga pendidikan untuk menyiapkan orang-orang yang ingin menjadi anggota parlemen ataupun bagi anggota yang tengah menjabat.

"Jadi sekolah parlemen yang akan menyiapkan pendidikan politik, persiapan orang untuk menjadi anggota parlemen ataupun anggota DPR yang sudah menjabat terutama DPRD," kata Inosentius.

"Nanti itu lembaga besar yang akan didirikan oleh DPR dan kemungkinan besar itu yang akan tetap bertahan di Jakarta untuk memanfaatkan gedung yang ada," ucapnya.

Kompas TV Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia lokasinya ada di sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Usai diumumkan muncul isu terkait penguasaan lahan di Kaltim, Wakil ketua umum Partai Gerindra Fadli Zon menepis adanya kepemilikan lahan Prabowo di Kaltim. Fadli Zon menyatakan lahan itu dikelola Arsari group perusahaan yang dimiliki adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Bagaimana Partai Gerindra meluruskan tudingan kepemilikan lahan Prabowo Subianto di lokasi ibu kota baru? KompasTV akan membahasnya bersama juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak serta Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono. #IbukotaBaru #PrabowoSubianto #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com