Alasan Pemerintah Sembunyikan Rencana Pemindahan Ibu Kota Selama 3 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota negara sudah dibahas mendalam sejak tiga tahun belakangan.

Kajian tersebut, kata Bambang, sudah muncul sejak era Menteri PPN sebelumnya, Andrinof Chaniago.

"Kajian sudah tiga tahun sejak 2017. Dari zaman Andrinof sudah dibahas," ujar Bambang di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Rencana Anies Manfaatkan Bekas Perkantoran Setelah Pindah Ibu Kota yang Terbentur Kebijakan Pusat

Namun, kajian yang diserahkan saat ini oleh Bappenas ke pemerintah merupakan kajian baru, bukan warisan Andrinof.

Bambang mengatakan, selama itu pula, tak ada yang tahu mengenai rencana pemindahan ibu kota kecuali internal pemerintah dan kalangan terbatas.

Bahkan, selama kampanye Presiden Joko Widodo juga sama sekali tak disinggung mengenai hal itu ke publik.

Baca juga: Ini Kata Maruf Amin soal Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Rahasia itu ditutup rapat hingga 2019 setelah pemilihan umum.

"Tidak lama setelah April, saya dipanggi lagi. Langsung disuruh memaparkan kajian terakhir," kata Bambang.

Alasan pemerintah menyimpan rapat rencana ini karena tak mau isu ini jadi bahan gorengan politik.

Selama proses pemilu, kata Bambang, presiden meminta kabinetnya untuk tutup mulut dulu selama kontestasi politik berlangsung.

Baca juga: Penajam Paser Utara Jadi Ibu Kota Baru, Bupati Diberi Tepung Tawar

"Karena tidak mau jadi mainan politik. Makanya isu itu muncul lagi setelah pemilu," kata Bambang.

Dalam tiga tahun terakhir, dalam menentukan wilayah mana yang akan jadi ibu kota baru, banyak forum group discussion yang dilakukan.

Diskusi melibatkan berbagai elemen untuk menyerap masukan dari mereka. Hasilnya akan jadi pertimbangan pemerintah dan dituangkan dalam kajian tersebut.