Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSP Terima Sejumlah Tokoh Papua, Atur Pertemuan dengan Jokowi

Kompas.com - 30/08/2019, 17:02 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menerima sejumlah tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Para tokoh masyarakat Papua diterima oleh Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Eko Sulistyo.

Pertemuan sebagai langkah awal untuk membahas rencana pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: KPU: Ada Pembakaran Kantor KPU Papua

"Kunjungan tete, nene, om, pace, mace dari Papua dan Papua Barat datang kemari ke Kantor Staf Presiden dengan maksud sampaikan beberapa aspirasi-aspirasi yang hendak disampaikan ke pak Presiden," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, usai pertemuan.

Ngabalin mengatakan presiden berencana mengundang sejumlah kepala-kepala suku, pastor, pendeta, pimpinan gereja, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan Papua. Ngabalin berharap dapat dilakukan pekan ini.

"Yang paling penting bagi kami sekarang itu adalah tentu untuk mengoordinasikan waktu dengan baik antara Bapak Presiden, kita mesti menunggu sampai kapan Bapak Presiden ada waktu," kata dia.

Menurut Ngabalin, Presiden selalu memberikan perhatian besar kepada Papua dari segi pembangunan, baik infrastruktur hingga SDM.

Baca juga: Wiranto Jamin Pemerintahan Mendatang Lebih Paham Bangun Papua

Sementara itu, perwakilan tokoh masyarakat Papua Irene Manibuy mengatakan, aspirasi yang disampaikan yakni upaya mempersatukan Papua secara damai dan tenang dengan menjaga keamanan.

"Sehingga kita bisa mengatur bersama pemerintah Indonesia untuk ke depan membangun Papua yang lebih sejahtera," kata Irene yang juga mantan wakil gubernur Papua Barat.

Irene berharap perwakilan Papua baik tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda asal Papua dapat turut dalam pertemuan untuk mencari solusi terbaik pembangunan Papua kedepan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com