Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/08/2019, 15:03 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar menyarankan pemerintah membentuk sebuah tim media center yang bertugas menyampaikan perkembangan terkini terkait keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua.

"Jadi satu pintu, tidak setiap orang memberi pernyataan. Apalagi pernyataannya tidak singkron dengan situasi yang kenyataan. Jadi, ada baiknya disarankan seperti itu," kata Djauhar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Usulan ini, lanjut Djauhar, muncul salah satunya dipicu pemberitaan salah satu media asing yang menyebutkan delapan orang tewas dalam kerusuhan di Jayapura.

Baca juga: 7 Fakta Kerusuhan Jayapura, dari Listrik Padam hingga Mengungsi di Markas TNI AL

Melalui tim media center tersebut, pemerintah dapat langsung memberikan klarifikasi atas informasi miring yang beredar di masyarakat.

"Karena pers asing itu kan mengembangkan info sendiri. Dia konfirmasi ke siapa, enggak ada counter informasinya. Kalau ada lembaga ini, diharapkan dia bisa menjelaskan," kata Djauhar.

Selain itu, Dewan Pers mengusulkan juga agar juru bicara yang dipilih adalah orang yang netral dan dapat diterima oleh masyarakat Papua. Hal ini agar masyarakat Papua juga bisa menerima informasi yang diberikan.

"Selagi masih dia lembaga negara dan Jakartasentris, orang Papua tidak percaya. Yang penting, dia bisa diterima pendapatnya dengan orang sana," ujar Djauhar.

Baca juga: Pasca Demo dan Kerusuhan di Jayapura, 9 SPBU Tutup

Ia meyakini, tim media center ini tidak akan dipersepsikan masyarakat sebagai cara untuk melakukan sensor informasi selama diisi oleh orang yang tepat.

Di sisi lain, dengan adanya tim media center ini, Dewan Pers juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi segera membuka blokir internet di Papua.

Diberitakan, dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, berbuntut panjang.

Selain demo di Kota Jayapura, Papua yang berakhir ricuh pada Kamis (29/8/2019) kemarin, aparat kepolisian dan TNI mengevakuasi ribuan peserta aksi unjuk rasa yang sempat menginap Kantor Gubernur Papua, Jumat (30/8/2019). Hal itu untuk mencegah bentrokan antarmassa di sana.

Baca juga: Terkait Kerusuhan di Jayapura, 30 Orang Pengunjuk Rasa Diamankan Polda Papua

Massa diketahui membakar kantor Telkom, kantor pos dan sebuah SPBU yang bersebelahan dengan kantor BTN di Jalan Koti, Jayapura.

Masih dari sumber yang sama, tidak hanya membakar kantor serta fasilitas layanan publik, pendemo juga membakar Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang terletak di Jalan Raya Abepura. 

 

Kompas TV Sehari pasca-aksi yang berakhir rusuh, situasi Kota Jayapura, Papua, relatif kondusif. Meski relatif aman, masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan.<br /> Inilah suasana di Distrik Abepura, Jayapura Pada Jumat (30/8) siang. Jalanan lebih lengang dari hari-hari biasa, dan banyak pertokoan tutup. Sejumlah warga menutup bagian depan toko atau bangunan dengan tripleks atau kain, sebagai antisipasi jika ada aksi susulan. Sebab, saat aksi kemarin, sejumlah toko rusak kena lemparan batu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com