Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Jamin Pemerintahan Mendatang Lebih Paham Bangun Papua

Kompas.com - 30/08/2019, 16:35 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meyakini pemerintahan ke depan akan lebih memberikan perhatian kepada masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Saya yakin, Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya nanti lebih paham betul bagaimana membangun Papua ini ya," ujar Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Dalam konferensi pers tersebut hadir juga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, tokoh Papua dan Papua Barat, yakni Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi, anggota DPD Papua terpilih Yorrys Raweyai, Frans Ansanai, Samuel Tabuni, Alfred Papare, dan Victor Abraham Abaidata.

Baca juga: Polisi Jamin Keselamatan Warga dan Mahasiswa Papua di Ambon

Wiranto menambahkan, pihaknya saat ini sedang membangun budaya dialog dengan masyarakat Papua dan Papua Barat. Dengan dialog tersebut diharapkan bisa meminimalisasi aksi unjuk rasa masyarakat jika ada persoalan. 

"Nanti ke depan pemikiran-pemikiran, aspirasi masyarakat Papua diselesaikan dengan cara dialog yang baik, bukan dengan cara demo," paparnya kemudian.

Ia menjamin aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat saat ini akan segera tuntas dan di pemerintahan ke depan tidak akan terjadi kembali.

Wiranto juga mendorong kepada seluruh pihak, baik masyarakat Papua maupun Papua Barat, serta pemerintah untuk mengedepankan solusi dalam menyelesaikan masalah.

"Ke depan nanti enggak perlu demo, kita akan kedepankan solusi. Semua harus kita selesaikan dengan dialog ya," tegasnya.

Baca juga: Wiranto Dorong Masyarakat Papua dan Papua Barat Sampaikan Unek-unek

Aksi protes atas dugaan tindak rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jayapura berlangsung anarkistis, Kamis (29/8/2019).

Setelah sebelumnya membakar kantor Majelis Rakyat Papua, massa pun membakar kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang berjejer di samping kantor BTN di Jalan Koti, Jayapura.

Laporan wartawan Kompas.com Dhias Suwandi dari demo di Jayapura, massa juga melempari kantor-kantor dan hotel di Jayapura. Massa mengarah ke kantor Gubernur Papua.

Aksi demo di Jayapura kali ini diikuti ratusan orang yang berkumpul dari berbagai titik, Kabupaten Jayapura, Waena, Perumnas 3, dan wilayah Kota Jayapura, serta perwakilan dari mahasiswa.

Baca juga: Sempat Gangguan, Layanan Telepon dan SMS Telkomsel di Papua Mulai Pulih

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com