Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rusuh di Jayapura, Polri Patroli Siber Cegah Penyebaran Konten Provokatif

Kompas.com - 30/08/2019, 08:29 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi melakukan patroli siber untuk mendalami aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di daerah Jayapura, Papua, pada Kamis (29/8/2019).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, patroli itu dilakukan untuk meminimalisir konten yang memprovokasi massa.

"Direktorat Siber Bareskrim dengan Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara terus juga akan melakukan kegiatan patroli siber, untuk juga memitigasi konten yang memprovokasi massa," ungkap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca juga: Jumat Pagi, Layanan Seluler di Jayapura Masih Gangguan

Polisi pun akan terus mengejar ribuan akun yang sebelumnya telah terdeteksi.

Sebelumnya, selama 14-27 Agustus 2019, tim patroli siber gabungan sudah mendeteksi sebanyak 32.000 konten provokatif terkait Papua di media sosial.

Jumlah konten tersebut dibagikan oleh 1.750 akun.

Kominfo juga sudah mengajukan penurunan dan pemblokiran terhadap ribuan akun tersebut.

Selain itu, Dedi mengungkapkan, literasi digital sudah diberikan kepada pemilik akun.

Baca juga: Duduk Pekara Putusnya Telekomunikasi di Jayapura, Menkominfo: Kabel Optik Dipotong

Kendati demikian, pihaknya akan memproses para pemilik akun yang terbukti melanggar hukum.

"Literasi digital sudah kita sampaikan ke pemilik akun dan di Indonesia bila betul-betul terbukti bisa diterapkan, Undang-undang ITE maupun UU 1 Tahun 1946," ucapnya.

"Kita akan melakukan penegakan hukum kepada siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum," imbuh dia.

Baca juga: Dugaan Penyebab Massa Bakar Kantor MRP di Jayapura Versi Polisi

Di sisi lain, polisi turut mendalami penyebab mati listrik hingga terputusnya komunikasi di wilayah tersebut.

Menurut Dedi, hingga kemarin malam, situasi sudah mulai kondusif dan masyarakat sudah kembali ke kediaman masing-masing.

Aparat keamanan, beserta pemerintah daerah dan tokoh masyarakat terus berkomunikasi dengan masyarakat.

Baca juga: Duduk Perkara Demo Jayapura, Libatkan Ribuan Pengunjuk Rasa hingga Warga Mengungsi ke Markas TNI

Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi konten-konten yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.

Diberitakan sebelumnya, situasi Kota Jayapura, Papua, pada Kamis pukul 18.30 WIT berangsur kondusif, pascakerusuhan demo Jayapura, Kamis (29/8/2019).

Sekitar pukul 18.00 WIT, massa mulai membubarkan diri setelah dipukul mundur oleh aparat gabungan TNI dan Polri dengan menggunakan gas air mata.

Kompas TV Presiden Joko Widodo yang tengah berada di Purworejo Jawa Tengah menyampaikan pernyataan resmi terkait kondisi terkini di Papua khususnya tentang demo yang terjadi di Jayapura. Berikut ini pernyataan lengkap Presiden Joko Widodo terkait kondisi terakhir di Papua. #papua #papuabarat #jayapura
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com