Dugaan Penyebab Massa Bakar Kantor MRP di Jayapura Versi Polisi

Kompas.com - 30/08/2019, 07:03 WIB
Asap mengepul dari kawasan pertokoan di Entrop, Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019) KOMPAS/JOHN ROY PURBAAsap mengepul dari kawasan pertokoan di Entrop, Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengungkapkan kronologi perusakan dan pembakaran kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) saat aksi demo yang berujung ricuh di daerah Jayapura, Papua, pada Kamis (29/8/2019).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, massa awalnya ingin bertemu dewan adat setempat.

Namun, sejumlah anggota dewan sedang melaksanakan kunjungan kerja.

"Karena massa mencoba untuk menemui masyarakat dewan adat, namun demikian, kebetulan beberapa anggota MRP sedang melakukan kunjungan kerja," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca juga: Fakta Terbaru Tri Susanti dalam Kerusuhan di Asrama Mahasiswa Papua, Dijerat Pasal Berlapis hingga Cekal 6 Ormas

Karena tak bisa bertemu dengan dewan adat, polisi menduga massa kecewa.

Aparat kepolisian menduga kekecewaan tersebut yang menyebabkan massa membakar dan merusak bagian belakang kantor MRP, yang merembet hingga ke gedungnya.

"Karena kosong, mungkin massa kecewa, makanya dia melakukan perusakan, pembakaran, di belakang (kantor) terus merembet (ke Gedung MRP)," tutur dia.

Polisi menduga pola kejadian di Jayapura sama seperti peristiwa aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019) kemarin.

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Evaluasi Penanganan Papua

Berdasarkan dugaan sementara, massa perusuh menyusup di antara massa yang berunjuk rasa dengan damai.

Kendati demikian, Dedi mengatakan hal itu masih didalami oleh aparat kepolisian.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X