Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: 50,8 Persen Warga Nilai Pemerintah Cukup Banyak Bekerja Berantas Korupsi

Kompas.com - 29/08/2019, 21:36 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan sebanyak 50,8 persen responden menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode pertama cukup banyak bekerja dalam pemberantasan korupsi.

Sementara 10,3 persen responden menilai pemerintahan Jokowi sudah sangat banyak bekerja dalam pemberantasan korupsi.

Hal itu berdasarkan survei LSI terhadap 1.220 responden yang diberi pertanyaan, "Menurut Ibu/Bapak, apakah pemerintah sekarang sudah bekerja dengan baik dalam memberantas praktik korupsi dan suap?"

Baca juga: Jika Terpilih, Roby Arya Akan Buat KPK Tak Bisa Tangani Korupsi Kepolisian dan Kejaksaan

"Mayoritas warga menilai pemerintah sekarang sudah cukup banyak bekerja yaitu 50,8 persen dan sangat banyak bekerja yaitu 10,3 persen dalam memberantas korupsi dan suap," kata peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Meski sekitar 61,1 persen responden mengapresiasi, lanjut Burhanuddin, ada 28 persen responden yang menilai pemerintahan Jokowi belum banyak bekerja dalam pemberantasan korupsi.

Kemudian disusul 9,7 persen responden menjawab tidak tahu, 0,9 persen menjawab pemerintah belum bekerja sama sekali, 0,2 persen mengaku tidak mengerti pertanyaannya dan 0,1 persen menolak menjawab.

Baca juga: Bambang Widjojanto: Konflik Kepentingan Itu Akar Korupsi

Burhanuddin memaparkan, dari responden yang menganggap pemerintahan Jokowi sudah banyak bekerja dalam pemberantasan korupsi, sebanyak 77,3 persen mengaku puas dan 22 persen kurang puas terhadap Presiden Jokowi.

Sementara dari responden yang menilai pemerintah belum banyak bekerja, 45,2 persen responden mengaku puas dan 53 persen kurang puas terhadap Presiden Jokowi.

Ia menilai kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi berkaitan langsung dengan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi itu sendiri.

"Approval rating Pak Jokowi ditentukan seberapa persepsi publik positif atau tidak positif terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan suap.  Approval beliau ditunjang persepsi publik terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan suap," kata Burhanuddin.

Baca juga: Saat Capim dan Pansel Berdebat soal KPK Tak Usah Tangani Korupsi Kepolisian dan Kejaksaan

LSI melakukan survei ini dengan metode pengambilan sampel populasi, multistage random sampling. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka yang berlangsung pada periode 11-16 Mei 2019.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun margin of error dalam survei ini yaitu 2,9 persen. Artinya, temuan angka survei bisa bertambah atau berkurang sebesar 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com