Ibu Kota Baru, di Tengah Isu Deal Politik dan Kongkalingkong Swasta
JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak rumor yang berembus setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru negara.
Tak hanya rumor adanya deal politik, pemerintah juga digoyang isu kongkalingkong dengan pihak swasta dalam pengembangan pembangunan kawasan tersebut.
Lahan milik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kalimantan Timur ternyata masuk ke dalam wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai ibu kota baru Indonesia.
Baca juga: Uang Muka Ibu Kota Baru Rp 865 Miliar, untuk Apa Saja?
Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Meski begitu, Edhy menegaskan, tidak ada persoalan dengan hal tersebut.
"Saya sudah lihat polemik tentang lahan (Prabowo di Kaltim). Memang kita (Prabowo) punya lahan (di sana). Apa gara-gara ada lahan itu jadi salah? Kan enggak juga," kata Edhy.
"Saya pikir kami tidak akan pernah menanggapi itu karena lahan itu sudah ada sebelum ada rencana pemindahan ibu kota," katanya.
Baca juga: Bagaimana Tingkat Kejahatan di Kalimantan Timur Ibu Kota Baru? Ini Data Polri
Ia juga tidak merinci di mana tepatnya lahan milik Prabowo tersebut.
Kemudian, aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur Pradarma Rupang mengungkap adanya deal politik di balik pemindahan ibu kota negara.
"Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari kompensasi politik atau bagi-bagi proyek pasca-pilpres," ujar Rupang, Selasa (27/8/2019).
Rupang menyebut, sebagian besar lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya di Kecamatan Sepaku, dikuasai oleh PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama.
Baca juga: Fadli Zon: Pemindahan Ibu Kota Bisa Dibatalkan jika DPR Tak Sepakat
Kedua perusahaan pemegang hak penguasaan hutan (HPH) tersebut diketahui merupakan milik Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebagai komisaris utama.
Artinya, pemindahan ibu kota ke wilayah tersebut dipastikan akan memberikan keuntungan bagi Prabowo dan keluarga.
Menurut Rupang, PT ITCI Kartika Utama mengantongi SK Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK) dengan nomor SK.160/Menhut-II/2012.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Menara Kompas, Jakarta, Senin (12/8/2019).Baca juga: Soal Lokasi Ibu Kota Baru, Pemerintah Bantah Kongkalikong dengan Swasta
Dalam dokumen itu, Rupang menyebut, PT ITCI Kartika Utama menguasai izin usaha pemanfaatan hutan seluas 173.395 hektar lahan di Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat.
Dengan demikian, jika pemerintah ingin mengambil lahan itu untuk dibangun ibu kota, pemerintah harus memberikan kompensasi kepada perusahaan Prabowo dan Hashim.
Namun, Edhy telah menegaskan bahwa tidak ada perjanjian politik mengenai pemindahan ibu kota.
Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Bagaimana Konsepnya?
"Saya rasa enggak. Pak Presiden (Jokowi) punya pemikiran lebih besar dari itu," ujar Edhy.
Sementara itu, mengenai apakah Prabowo akan merelakan lahannya untuk ibu kota baru Indonesia, Edhy pun memastikan, Prabowo pasti bersedia.
"Tapi sekalipun, tak ada apa-apanya bagi kami, demi bangsa dan negara kalau diminta lahan kami pun Pak Prabowo pasti mau," kata Edhy.
Bantahan Istana
Pihak Istana pun membantah ada deal politik antara Presiden Jokowi dan lawan politiknya pada Pilpres 2019 Prabowo Subianto dalam hal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati menilai, tudingan tersebut tak memiliki dasar.
"Itu tuduhan yang ngawur sekali," kata Adita, Rabu (28/8/2019).
Baca juga: Moeldoko: Rencana Ibu Kota Baru Sudah Pertimbangkan Aspek Pertahanan
Adita mengatakan, lokasi pemilihan ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sudah melewati serangkaian kajian mendalam dari berbagai aspek oleh Bappenas dan kementerian lain.
"Lagi pula Menteri ATR/ BPN sudah menyatakan, tak ada nama Prabowo Subianto di lahan lokasi ibu kota baru," kata Adita.
Menurut Adita, memang ada kawasan hutan tanaman industri (HTI) yang bakal terkena pembangunan ibu kota baru. Namun, tidak ada nama Prabowo sebagai penerima konsesi lahan itu.
Baca juga: Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Terbuka bagi Investor Asing
Ketika ditanya apakah ada nama adik Prabowo, yakni Hashim Djojohadikusumo, dalam lahan yang akan dibangun di ibu kota, Adita belum bisa mengonfirmasi.
"Sekarang ATR/BPN memang sedang melakukan verifikasi soal kepemilikan lahan. Tapi siapa pun nanti pemiliknya, sangat tidak berdasar tuduhan adanya deal politik seperti itu," ucap Adita.
Tudingan kongkalingkong dengan swasta
Setelah Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota baru, esok harinya langsung viral iklan satu halaman penuh full color Borneo Bay City di harian Kompas edisi Selasa (27/8/2019).
Dalam iklan tersebut, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) memasarkan apartemen dengan embel-embel "Investasi Terbaik di Ibu Kota Negara".
Baca juga: Akses Bandara ke Ibu Kota Baru Kalimantan Timur Akan Terhubung Tol
Iklan tersebut mengundang tanda tanya, apakah pengembang itu mendapat bocoran sebelumnya dari pemerintah?
Lantas muncul tudingan adanya kongkalingkong pemerintah dan swasta dalam penentuan lokasi ibu kota baru.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membantah hal tersebut.
Baca juga: Menelisik Jejak Sejarah Samboja dan Sepaku, 2 Kecamatan yang Ditunjuk Jadi Ibu Kota Baru
“Jangan nuduh kami (pemerintah) bermain dengan (pengembang) properti, sama sekali enggak,” ujar Bambang di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Bambang mengaku pernah melakukan focus group discussion dengan Real Estate Indonesia (Indonesia) terkait pemindahan ibu kota. Namun, saat itu pemerintah belum memberi tahu lokasi spesifiknya.
“Kami hanya pernah FGD dengan REI, tapi saat itu tiga lokasi yang kami diskusikan,” kata Bambang.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
