Bertemu Jokowi, Ridwan Kamil Kritik Luas Lahan Ibu Kota Baru

Kompas.com - 28/08/2019, 17:07 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/8/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Ridwan menilai tanah 180.000 hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang disiapkan pemerintah untuk ibu kota baru terlalu luas.

"Hasil pengalaman saya sebagai dosen perkotaan, asumsinya terlalu luas. Harus dikaji ulang, jangan sampai menghasilkan kota yang terlalu luas," kata Ridwan Kamil usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Bola Panas Pemindahan Ibu Kota di Tangan DPR

Ridwan Kamil menilai, jika terlalu luas berpotensi membuat kota itu terlalu berorientasi terhadap kendaraan bermotor. Hal ini bertentangan dengan konsep kota masa futuristik.

"Harus dikaji ulang. Karena di masa depan kota futuristik itu kota yang jalan kaki. Kantor, rumah, sekolah harus berdekatan. Kalau kepepet baru (naik) transportasi umum, terakhir baru mobil," ujar pria yang akrab disapa Emil ini.

Ridwan Kamil berpendapat, luas ibu kota baru nantinya cukup 17 ribu haktare seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Ia berkaca pada langkah Amerika Serikat yang juga memindahkan ibu kotanya di Washington DC. 

"Kalau pakai teori Washington DC, sekitar 17 ribu hektare. Maksimal 30-an ribu hektare, itu sudah cukup. Enggak usah 180 ribu hektare," ujarnya. 

Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Pemerintah Tak Bisa Bangun Ibu Kota Baru Tanpa UU

Selain memberi masukan soal ibu kota baru, kedatangan Ridwan Kamil ke Istana untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat.

"Saya melaporkan penerjemahan konsep pembangunan sumber daya manusia, kami mau ada revitalisasi SMK, revitalisasi 4.0 di Jawa Barat. Itu juga meminta ada atensi khusus Pak Presiden agar Jabar didukung maksimal," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Nasional
Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Nasional
KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

Nasional
Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X