PKB Harap Jangan Ada Isu Miring dalam Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengingatkan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur jangan sampai dibumbui isu miring.

Salah satu isu miring yang dimaksud ialah adanya kongkalikong alias deal politik antara pemerintah dan kelompok tertentu.

"Kalau dari awalnya ada masalah, saya khawatir nanti ke depan ada masalah. Maka, lahannya harus clear, perencanaannya harus clear, dan masyarakat Indonesia juga harus bisa terima," ujar Jazilul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

"Jadi mulai hari ini dibuka saja, terbuka, dari perencanaan hingga lahan, tidak ada yang ditutup-tutupi," kata dia.

Baca juga: Diakui, Ada Lahan Milik Prabowo di Wilayah Ibu Kota Baru

Jazilul mengakui, pernyataannya ini berkaitan dengan tudingan aktivis pertambangan bahwa ada deal politik antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pemindahan ibu kota.

Ia berpendapat, pemerintah harus membuktikan bahwa memang tidak ada kongkalikong di balik kebijakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta.

"Sebisa mungkin pemerintah menutup semua pintu kecurigaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota, termasuk lahan," ujar dia.

Selanjutnya, Jazilul mengatakan dirinya tidak tahu persis seberapa luas lahan milik Prabowo dan sang adik, Hashim Djojohadikusumo, di Kalimantan.

Baca juga: Aktivis Sebut Ada Deal Politik Jokowi dan Prabowo Soal Ibu Kota Baru

Namun, menurut dia, persoalan lahan itu menjadi ranah pemerintah dan tentu akan mengajak DPR untuk membahas hal tersebut.

"Ini semuanya ada di ranah pemerintah. Tentu DPR nanti akan memberikan persetujuan atau tidak setuju pemindahan ibu kota. Pada saatnya akan dimintakan seperti itu kan," lanjut dia.

Sebelumnya, aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur Pradarma Rupang menuding, ada kesepakatan politik antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait pemindahan ibu kota negara.

"Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari kompensasi politik atau bagi-bagi proyek pascapilpres," ujar Rupang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/8/2019).