Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BMKG Sebut Ibu Kota Baru Relatif Aman Dari Ancaman Gempa dan Tsunami

Kompas.com - 28/08/2019, 08:58 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Metodologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, pulau Kalimantan memiliki posisi relatif aman dari gempa dan tsunami, karena letaknya cukup jauh dari zona megathrust.

Hal ini disampaikan Dwikorita menanggapi pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo.

Dwikorita menjelaskan, Pulau Kalimantan memiliki jarak yang lebih jauh dari zona megathrust.

Baca juga: Mengungkap Potensi Bencana di Ibu Kota Baru, Sesar Gempa Aktif hingga Banjir

Zona megathrust, kata dia, berada sekitar 250 km dari pantai Sumatera yang memanjang ke selatan Jawa, Nusa Tenggara sampai Papua bagian Selatan.

"Nah kalau itu yang kita sebut megathrust berarti jaraknya terhadap Jakarta itu kan lebih dekat daripada jarak megathrust terhadap Kalimantan Timur potensi ancamannya lebih jauh," kata Dwikorita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Dwikorita juga mengatakan, ancaman tsunami di Pulau Kalimantan sifatnya tsunami kiriman.

Hal ini berbeda dengan Pulau Sulawesi khususnya Palu, Sulawesi Tengah yang memiliki jarak yang dekat dengan pantai dan pusat yang berpotensi terjadinya tsunami.

Baca juga: BMKG Ungkap Adanya 3 Sesar Sumber Gempa di Kalimantan Timur

Ia mencontohkan, apabila terjadi gempa dan tsunami di Palu, maka Kalimantan Timur akan mendapat imbasnya.

Namun, sebelum tsunami kiriman itu datang, masyarakat di Kalimantan Timur bisa dievakuasi sehingga menjadi lebih aman.

"Tapi kalau di Kaltim, gempa dulu travel time-nya butuh waktu kurang lebih 20 menit. Jadi waktu 20 menit cukup untuk dilakukan evakuasi dengan sistem peringatan dini yang ada, artinya meski lebih aman tapi harus ada sistem peringatan dini tsunami, tapi memang jauh lebih aman," ujarnya.

Baca juga: Akan Jadi Ibu Kota Baru, Pulau Kalimantan Tak Bebas dari Gempa

Selanjutnya, Dwikorita mengatakan, pihaknya telah diminta pendapat oleh pemerintah terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Ia mengatakan, ada beberapa kali pertemuan dan BMKG menyampaikan laporan terkait dengan potensi ancaman bencana di Kalimantan.

"Iya, kami diundang beberapa kali pertemuan. Dan setiap ada perkembangan kami laporkan, kan data itu saat pertemuan belum terjadi, begitu ada tambahan data, pembahasannya kan sudah bertahun-tahun sehingga data bertambah terus," pungkasnya.

Baca juga: Kepala Bappenas: Ibu Kota Baru Harus Bebas Banjir

Presiden Joko Widodo sebelumnya resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir," ujar Presiden.

Kompas TV Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dua kabupaten di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru yaitu sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara.<br /> Namun menurut hasil survei yang dilakukan Indonesia development monitoring, sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) di pusat tidak setuju ibu kota pindah ke luar Jawa.<br /> <br /> Bagaimana langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi memastikan semua Aparatur Sipil Negara di pusat mau ikut pindah ke Kaltim? Syarat apa yang harus dipenuhi agar pemindahan ibu kota tidak menimbulkan konflik sosial? #IbuKotaBaru #IbuKotaPindah #IbuKotaKalimantanTimur
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com