Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didorong Bangun Sistem Transportasi Ramah Lingkungan di Ibu Kota Baru

Kompas.com - 27/08/2019, 12:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerimtah diminta membangun sistem transportasi yang ramah lingkungan dan mudah diakses di ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno, Kaltim punya ketersediaan infrastruktur transportasi pendukung yang lebih unggul daripada Kalimantan Tengah dan Selatan.

"Ibu kota negara baru harus disertai dukungan pengembangan layanan transportasi modern yang ramah lingkungan," ujar Djoko dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Tanpa Interupsi, Surat Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota Dibacakan di Rapat Paripurna DPR

Hal ini disebabkan wilayah Kaltim yang berbeda dengan Jakarta, di mana kondisinya jauh lebih asri. Masih banyak terdapat hutan meski tak sedikit pula area tambangnya.

Oleh karena itu, keasrian tersebut harus dijaga dengan sistem transportasi yang tak menimbulkan banyak polusi.

Nilai tambah Kalimantan Timur adalah memiliki dua bandara, yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda.

Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Bagaimana Sinyal Selulernya?

Selain itu, juga tersedia Pelabuhan Semayang di Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda di tepi Sungai Mahakam.

Dari kiri ke kanan foto, Pengamat Transportasi Darmaningtyas, Kepala BPTJ Elly Andriani Sinaga, moderator acara, dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno dalam diskusi di kantor BPTJ, Jakarta Selatan. Jumat (22/7/2016).Kompas.com/Robertus Belarminus Dari kiri ke kanan foto, Pengamat Transportasi Darmaningtyas, Kepala BPTJ Elly Andriani Sinaga, moderator acara, dan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno dalam diskusi di kantor BPTJ, Jakarta Selatan. Jumat (22/7/2016).

Namun, diakui Djoko, transportasi umum di kedua kota itu tidak sebaik di Jakarta.

Oleh karena itu, untuk tahap awal, sedianya sudah tersedia jaringan layanan transportasi umum berbasis jalan, seperti bus umum.

Menurut Djoko, tidak perlu lajur khusus, seperti busway, cukup jalur bus biasa.

Baca juga: Ibu Kota Baru dan Upaya Cegah Spekulan Tanah di Kalimantan Timur...

Berikutnya, secara bertahap dirancang dan dibangun transportasi umum berbasis jalan rel, dengan pilihan trem, kereta gantung, O-Bhan, kereta ringan atau mass rapid transport (MRT).

Djoko mengatakan, di ibu kota baru dapat dibangun sistem jaringan transportasi yang terintegrasi antara perencanaan tata ruang dengan perencanaan transportasi.

"Pembangunan transportasi sudah harus berorientasi pada kebutuhan manusia. Tidak lagi berfokus kepentingan mobilitas kendaraan pribadi, seperti yang selama ini berlangsung," kata Djoko.

Baca juga: Ibu Kota Baru di Kaltim, Menkominfo Sebut Perlu Palapa Ring Khusus Kalimantan

Artinya, lanjut dia, pilihan prioritas harus diberikan bagi pejalan kaki, pesepeda dan angkutan umum.

Fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor seperti pedestrian untuk pejalan kaki dan jalur pesepeda harus lebar dan dilindungi pohon peneduh.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com