Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uji Publik Capim KPK, Antam Novambar Klarifikasi Tudingan Intimidasi Penyidik

Kompas.com - 27/08/2019, 10:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) dari kepolisian Antam Novambar menjadi peserta kedua yang melaksanakan wawancara seleksi capim KPK di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Selasa (27/8/2019).

Antam memasuki ruang seleksi dengan mengenakan batik berwarna cokelat pada pukul 09.05 WIB.

Ia langsung duduk di satu kursi yang langsung menghadap kepada para panitia seleksi (Pansel) yang mewawancara.

Baca juga: Brigjen Antam Novambar Resmi Jabat Wakil Bareskrim Polri

Saat menjawab pertanyaan kedua yang diajukan oleh anggota Pansel Hamdi Muluk, Antam dengan berapi-api, mengklarifikasi tudingan yang selama ini disangkakan padanya.

Tudingan tersebut bahwa Antam diduga pernah mengintimidasi mantan Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa.

Dia diduga meminta Endang untuk meringankan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK pada 2015 lalu.

Baca juga: Jelang Psikotest Capim KPK, Wakabareskrim Bilang Santai Saja Lah...

"Bapak pernah mengancam penyidik di depan umum, apakah betul? Perlu diklarifikasi, Pak," tanya Hamdi Muluk.

"Alhamdulillah. Saya akhirnya bisa klarifikasi ini. Antam Novambar sebagai peneror, punya catatan kelam, ditanya wartawan saya jawab nanti ada saatnya," ujar Antam.

"Tiga tahun saya bertahan tidak pernah menjawab. Saya siap untuk ini. Saya tidak pernah meneror Endang Tarsa. Ada saksinya saya bawa. Saat itu kejadian Budi Gunawan. Saya tahu Budi Gunawan dizolimi karena saya orang hukum. Beliau dipaksakan untuk jadi tersangka berdasarkan bukti fakta yang ada. Saat itu saya ingin sekali membantu," terang Antam.

Baca juga: Lucu Kalau KPK Tak Lakukan PK Kasus Budi Gunawan

Kemudian, kata dia, dia mendapat kabar dari KPK bahwa Endang Tarsa ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan beberapa hal yang menguntungkan di persidangan KPK Budi Gunawan.

"Siapa tidak semangat? Ini ada kesalahan yang dibuat. Tiga orang datang, saya, Irjen Agung, dan Dewi, dia bukan Polwan. Berangkat kami ke McD naik taksi. Ada anaknya Endang Tarsa juga di sana," kata dia di forum.

Ia mengatakan, saat itu Endang mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi saksi bahwa apa yang dilakukan KPK kepada Budi Gunawan salah.

Baca juga: Ini 4 Anggota Polri dan 3 Jaksa yang Lolos Profile Assessment Capim KPK

Hal tersebut pun dianggap Antam sebagai angin surga karena ia sangat bahagia mendengar kabar tersebut.

"Silakan lihat, terakhirnya kami berpelukan. Ada CCTV-nya. Karena senang polisi mau bela polisi. Besoknya ternyata tidak. Marah saya dibohongi kolonel di KPK, di lembaga yang dianggap suci. Saya telepon. Direkam, ada ini rekamannya. Saya dibohongi," kata dia.

Dalam rekaman telepon itu, kata dia, Endang Tarsa bahkan mengaku lebih takut Abraham Samad yang saat itu menjadi Ketua KPK dibandingkan kepada Tuhan.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com