Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tsani Ancam Mundur dari Penasihat KPK, Alexander Sebut "Itu Hak Dia"

Kompas.com - 26/08/2019, 16:47 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Mohammad Tsani Annafari memiliki hak untuk mundur dari jabarannya sebagai penasihat KPK.

"Itu kan hak dia (Tsani). Siapapun boleh mengundurkan diri. Pegawai juga boleh mengundurkan diri kalau merasa bahwa kiprahnya enggak maksimal atau merasa KPK bukan suatu lembaga yang ideal karena diloloskannya capim KPK yang bermasalah," ujar Alex seusai tes kesehatan capim KPK di RSPAD Gatot Subroto, Senin (26/8/2019).

Hingga saat ini, Alex masih meyakini bahwa Panitia Seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 sudah mengakomodasi seluruh masukan dari masyarakat.

Baca juga: Banyak Dikritik, Pansel KPK Berharap Bisa Diskusi dengan Jokowi

Ia menambahkan, Pansel harus mendapatkan kepercayaan publik.

"Ya kita harus percaya pansel, kalau enggak percaya pansel terus percaya sama siapa lagi. Pansel pasti lebih banyak punya data selain masukan masyarakat," lanjut dia.

Sementara itu, soal yang dimaksud Tsani bahwa ada peserta seleksi yang melanggar etika, Alex tidak mengetahuinya.

"Nanti kita lihat siapa saja, saya enggak tahu siapa yang ditargetkan, saya enggak ngerti siapa yang bermasalah, apakah saya juga bermasalah?" lanjut dia.

Meski demikian, pada prinsipnya ia berharap capim terpilih nantinya mampu membawa KPK lebih baik.

Baca juga: Pansel Capim KPK Diminta Lebih Peka terhadap Masukan Publik

Diberitakan, Mohammad Tsani Annafari mengancam akan mundur sebagai penasihat KPK periode 2017-2021 bila ada orang yang cacat etik terpilih sebagai pimpinan KPK 2019-2023.

Ia menegaskan akan menolak menjadi penasihat pimpinan yang terindikasi cacat etik.

"Bagi saya, tidak mungkin saya bisa menasihati orang yang sudah saya nyatakan cacat secara etik dalam tugas KPK," ujar Tsani dilansir dari Antara, Minggu (25/8/2019).

"Suara internal KPK penting didengar karena mereka ini yang akan merasakan langsung dampak kehadiran para pimpinan ini dalam pelaksanaan tugasnya, karena mereka akan menentukan keputusan etik," lanjut dia. 

 

Kompas TV 20 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019 - 2023 menjalani tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Tes kesehatan para calon pimpinan KPK meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani dan kejiwaan. Ada 40 dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat yang memeriksa baik kejiwaan maupun jasmani 20 calon pimpinan KPK. Hasil tes kesehatan calon pimpinan KPK diserahkan pihak RSPAD Gatot Subroto kepada pansel KPK pada Senin (26/8/2019) malam. Setelah tes kesehatan 20 calon pimpinan KPK akan menjalani rangkaian tes wawancara dan uji publik pada Selasa (27/8/2019) besok. #CalonPimpinanKPK #PemeriksaanKesehatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com