Kompas.com - 22/08/2019, 21:10 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, Kemananan, (Menkopolhukam) Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Kabupaten Manokwari, di Swiss-Belhotel Manokwari, Kamis (22/8/2019). TribunnewsMenteri Koordinator Politik, Hukum, Kemananan, (Menkopolhukam) Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Kabupaten Manokwari, di Swiss-Belhotel Manokwari, Kamis (22/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pelaku tindakan rasial merupakan oknum dan meminta masyarakat Papua tidak menggeneralisasi hal itu dilakukan satu suku lain.

"Kita pisahkan oknum yang kurang ajar, tentu nanti ada tindakan hukum, tetapi jangan kemudian digeneralisasi bahwa penghinaan suku lain kepada Suku Papua," tutur Wiranto dalam kunjungan pascakericuhan di Manokwari, Papua Barat, Kamis (22/8/2019), dikutip dari Antara.

Menurut dia, dalam zaman kebebasan, orang dapat berkata sesuka hatinya, tetapi ia menegaskan pelaku merupakan oknum.

Baca juga: Wiranto: Papua dan Papua Barat Bukan Anak Tiri

Kericuhan yang terjadi di sejumlah daerah di Papua Barat dan Papua karena keberatan dengan tindakan rasial di Surabaya dan Malang dikatakannya menjadi pelajaran yang penting untuk diperhatikan agar ke depan tidak ada lagi saling cerca antarsuku.

"Kita sudah menjadi Bangsa Indonesia. Ke depan jangan berikan ruang kepada orang-orang seenaknya menghina yang menimbulkan kekacauan, kebencian. Ini yang harus kita hadapi bersama," tutur dia.

Pernyataan Wiranto tersebut menanggapi staf ahli Gubernur Papua Barat George Celcius Auparay yang mengaku sakit hati atas penghinaan terhadap Suku Papua.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Wiranto: Kami ke Manokwari Bukan untuk Memata-matai

Ia mengatakan permintaan maaf akan percuma apabila insiden itu berulang lagi di masa mendatang.

"Kita sudah sepakat satu bangsa. Kalau satu bangsa kenapa diperlakukan kaya begini," ucap George.

Mantan sekda Papua Barat itu pun mengusulkan agar dibuat keppres yang mengatur tindakan rasial terhadap Suku Papua.

Ada pun untuk menjamin tidak terjadinya konflik dan diskriminasi, Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kompas TV Kepala Staf Kepresidenan mengatakan telah ada perintah dari Presiden Jokowi kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak oknum aparat yang bertindak rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur. Moeldoko mengatakan perintah Presiden Jokowi ini disampaikan saat bertemu dengan Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri beberapa waktu lalu. Menurut Moeldoko tidak ada tempat untuk oknum aparat yang bertindak rasis dan harus ditindak tegas. #Moeldoko #Aparat #Rasisme
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.