Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Papua dan Papua Barat Bukan Anak Tiri

Kompas.com - 22/08/2019, 19:42 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tidak menganaktirikan Papua dan Papua Barat, malah keduanya disebut merupakan anak emas.

Salah satunya karena alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi wilayah Papua lebih besar dibanding provinsi lainnya.

"Papua dan Papua Barat bukan anak tiri, tetapi adalah anak emas, dengan diprioritaskan dalam pembangunan infastruktur dan penyetaraan harga seperti di Jawa. Bahkan anggaran APBN lebih besar dari provinsi lain," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Wiranto: Kami ke Manokwari Bukan untuk Memata-matai

Wiranto diketahui melakukan kunjungan ke Sorong, Papua Barat, bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Kunjungan dilakukan setelah demonstrasi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat terkait tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Demonstrasi sempat berakhir rusuh di Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika. Namun, menurut aparat kepolisian, situasi sudah kondusif saat ini.

Baca juga: Kapolri, Panglima TNI, dan Wiranto ke Manokwari Papua: Kami Menyalami dan Bersilaturahmi

Wiranto berpandangan, kejadian tersebut dilakukan oknum tertentu yang ingin memecah belah bangsa.

Namun, ia menuturkan bahwa peristiwa tersebut memberi pelajaran terkait persatuan dan rasa saling menghargai.

"Dengan kejadian tesebut, kita mendapat pelajaran yaitu ke depan kita agar saling menghargai, saling menjaga komunikasi, merawat kebhinekaan dan keberagaman ini, saling memaafkan dan berpikir tentang masa depan, serta duduk bersama untuk segera menyelesaikan permasalahan ini," katanya.

Baca juga: Demo di Depan Istana, Mahasiswa Papua Teriakkan Referendum

"Dan siapapun yang melanggar hukum pasti nanti akan dikenakan sanksi hukum," sambung dia.

Setelah itu, rombongan melanjutkan kunjungan ke Manokwari, Papua Barat, sebelum kembali ke Jakarta.

Kompas TV Sejumlah warga Papua berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Mereka meminta tak ada lagi isu rasis di tanah air. Pengunjuk rasa menganggap permintaan maaf tidak cukup untuk mengatasi isu rasis kepada warga Papua. Mereka meminta pemerintah lebih berperan untuk menghilangkan isu rasis terhadap masyarakat Papua. Dalam aksi ini mereka juga menggelar aksi jalan kaki dari Mabes TNI Angkatan Darat ke Istana Merdeka. #Rasisme #WargaPapua #UnjukRasa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com