Ingin Berantas Radikalisme, PKB Harap Jabat Menteri di Bidang Ini...

Kompas.com - 22/08/2019, 20:46 WIB
Wakil Presiden terpilih Maruf Amin berpidato saat penutupan Muktamar PKB 2019 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019). Muktamar PKB resmi ditutup dengan hasil Muhaimin Iskandar terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PKB periode 2019-2024 secara aklamasi. ANTARA FOTO/FIKRI YUSUFWakil Presiden terpilih Maruf Amin berpidato saat penutupan Muktamar PKB 2019 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019). Muktamar PKB resmi ditutup dengan hasil Muhaimin Iskandar terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PKB periode 2019-2024 secara aklamasi.

BADUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, partainya memiliki agenda besar pada periode 2019-2024 untuk memerangi terorisme dan radikalisme.

Hal itu menjadi salah satu keputusan Muktamar V PKB di Bali pada 20-21 Agustus.

Menurut Muhaimin, menangkal terorisme dan radikalisme harus dilakukan dari berbagai sektor.

Ia menilai, pemberantasan terorisme tak cukup dilakukan melalui sektor agama, tetapi juga sektor komunikasi, hukum dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pendidikan.

"Concern PKB serius menghadapi fundamentalisme dan radikalisme bersama NU. Concern itu tidak bisa satu atau dua sektor dan lebih baik semua sektor," ujar Muhaimin di Westin Resort, Badung, Bali, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Politikus PKB Pertanyakan Rencana Muhaimin Hapus Posisi Sekjen

Karena itu, ia berharap kader-kader PKB bisa terserap ke dalam kabinet Presiden Jokowi jilid dua.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal tersebut, kata Cak Imin, akan memudahkan jalan PKB untuk mewujudkan visi dan misi pemberantasan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

"(Harapannya) semua terserap tidak di satu kementerian, tetapi lintas kementerian. Di sektor sumber daya alam, IT, teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, dakwah, dan agama," ujar Muhaimin lagi.

Saat ditanya apakah telah membahas pembagian jatah menteri dengan Presiden, Muhaimin menjawab hal itu belum dilakukan.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi ihwal penentuan jatah menteri untuk partai koalisi pemerintah.

"Belum, belum, pokoknya belum ada pembahasan (dengan presiden)," ucap dia lagi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Baca juga: Ketua Fraksi PKB: Anggaran Pin Emas Kurang dari 1 Persen Nilai APBD

Secara spesifik, Jokowi menyatakan, komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Soal waktu pelantikan kabinet baru, Jokowi pun membuka kemungkinan anak buahnya dilantik sebelum ia dilantik menjadi presiden periode 2019-2024, Oktober 2029.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Beri Kesempatan 4 Pimpinan dan Sekjen KPK Penuhi Pemanggilan hingga Akhir Bulan

Komnas HAM Beri Kesempatan 4 Pimpinan dan Sekjen KPK Penuhi Pemanggilan hingga Akhir Bulan

Nasional
Kasus Covid-19 di Kudus Melonjak, Pesantren Disulap Jadi RS Darurat

Kasus Covid-19 di Kudus Melonjak, Pesantren Disulap Jadi RS Darurat

Nasional
Satgas: Peningkatan Penularan Covid-19 Saat ini Berkaitan dengan Libur Idul Fitri

Satgas: Peningkatan Penularan Covid-19 Saat ini Berkaitan dengan Libur Idul Fitri

Nasional
Pernyataan Kepala BKN soal Informasi Pelaksanaan TWK Rahasia Negara Dianggap Bertentangan UU

Pernyataan Kepala BKN soal Informasi Pelaksanaan TWK Rahasia Negara Dianggap Bertentangan UU

Nasional
BPK: Indonesia Belum Miliki Ekosistem Kesehatan yang Kuat untuk Layani Masyarakat

BPK: Indonesia Belum Miliki Ekosistem Kesehatan yang Kuat untuk Layani Masyarakat

Nasional
Ada Usulan Lockdown Kantor Pemerintahan, Menpan RB: Pemerintah Belum Ambil Keputusan

Ada Usulan Lockdown Kantor Pemerintahan, Menpan RB: Pemerintah Belum Ambil Keputusan

Nasional
Epidemiolog: Penerapan PPKM Mikro Tidak Efek Saat Kasus Covid-19 Sudah Meluas

Epidemiolog: Penerapan PPKM Mikro Tidak Efek Saat Kasus Covid-19 Sudah Meluas

Nasional
Kasus Covid-19 di DPR Meningkat, Dasco Ungkap Kemungkinan Pembatasan Kegiatan Mulai Pekan Depan

Kasus Covid-19 di DPR Meningkat, Dasco Ungkap Kemungkinan Pembatasan Kegiatan Mulai Pekan Depan

Nasional
Dua Siswa Madrasah Raih Medali Emas Olimpiade Matematika Internasional

Dua Siswa Madrasah Raih Medali Emas Olimpiade Matematika Internasional

Nasional
Menpan-RB Akui Ada Usulan untuk Lockdown Kantor Pemerintahan

Menpan-RB Akui Ada Usulan untuk Lockdown Kantor Pemerintahan

Nasional
MK Minta DPR Jelaskan Bagaimana Persiapkan DIM UU Cipta Kerja dalam Waktu Singkat

MK Minta DPR Jelaskan Bagaimana Persiapkan DIM UU Cipta Kerja dalam Waktu Singkat

Nasional
Hakim MK Minta Pemerintah Klarifikasi soal Perbedaan Halaman Naskah RUU Cipta Kerja

Hakim MK Minta Pemerintah Klarifikasi soal Perbedaan Halaman Naskah RUU Cipta Kerja

Nasional
Ridwan Kamil: Vaksinasi Berhasil Berkat Bantuan TNI-Polri

Ridwan Kamil: Vaksinasi Berhasil Berkat Bantuan TNI-Polri

Nasional
Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

Nasional
Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X