Ingin Berantas Radikalisme, PKB Harap Jabat Menteri di Bidang Ini...

Kompas.com - 22/08/2019, 20:46 WIB
Wakil Presiden terpilih Maruf Amin berpidato saat penutupan Muktamar PKB 2019 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019). Muktamar PKB resmi ditutup dengan hasil Muhaimin Iskandar terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PKB periode 2019-2024 secara aklamasi. ANTARA FOTO/FIKRI YUSUFWakil Presiden terpilih Maruf Amin berpidato saat penutupan Muktamar PKB 2019 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019). Muktamar PKB resmi ditutup dengan hasil Muhaimin Iskandar terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PKB periode 2019-2024 secara aklamasi.

BADUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, partainya memiliki agenda besar pada periode 2019-2024 untuk memerangi terorisme dan radikalisme.

Hal itu menjadi salah satu keputusan Muktamar V PKB di Bali pada 20-21 Agustus.

Menurut Muhaimin, menangkal terorisme dan radikalisme harus dilakukan dari berbagai sektor.

Ia menilai, pemberantasan terorisme tak cukup dilakukan melalui sektor agama, tetapi juga sektor komunikasi, hukum dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pendidikan.

"Concern PKB serius menghadapi fundamentalisme dan radikalisme bersama NU. Concern itu tidak bisa satu atau dua sektor dan lebih baik semua sektor," ujar Muhaimin di Westin Resort, Badung, Bali, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Politikus PKB Pertanyakan Rencana Muhaimin Hapus Posisi Sekjen

Karena itu, ia berharap kader-kader PKB bisa terserap ke dalam kabinet Presiden Jokowi jilid dua.

Hal tersebut, kata Cak Imin, akan memudahkan jalan PKB untuk mewujudkan visi dan misi pemberantasan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

"(Harapannya) semua terserap tidak di satu kementerian, tetapi lintas kementerian. Di sektor sumber daya alam, IT, teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, dakwah, dan agama," ujar Muhaimin lagi.

Saat ditanya apakah telah membahas pembagian jatah menteri dengan Presiden, Muhaimin menjawab hal itu belum dilakukan.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi ihwal penentuan jatah menteri untuk partai koalisi pemerintah.

"Belum, belum, pokoknya belum ada pembahasan (dengan presiden)," ucap dia lagi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Baca juga: Ketua Fraksi PKB: Anggaran Pin Emas Kurang dari 1 Persen Nilai APBD

Secara spesifik, Jokowi menyatakan, komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Soal waktu pelantikan kabinet baru, Jokowi pun membuka kemungkinan anak buahnya dilantik sebelum ia dilantik menjadi presiden periode 2019-2024, Oktober 2029.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X