Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus PKB Pertanyakan Rencana Muhaimin Hapus Posisi Sekjen

Kompas.com - 22/08/2019, 19:35 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mempertanyakan rencana penghapusan jabatan sekretaris jenderal (sekjen) dalam struktur partai.

Sebab, menurut dia, penghapusan posisi tersebut akan menimbulkan pro dan kontra bagi sebagian kader. Oleh karena itu, ia menilai rencana ini perlu dibahas mendalam.

"Perubahan PKB seperti ini pasti menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang kontra dan tidak setuju, ingin mendapatkan penjelasan lebih terperinci filosofis dan implikasinya, mari kita diskusikan secara mendalam," kata Lukman saat dihubungi wartawan, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Muhaimin Bakal Rombak Struktur DPP PKB, Hapus Posisi Sekjen

Lukman mengatakan, kebijakan mengubah AD/ART dengan menghilangkan posisi sekjen merupakan bagian dari konsep besar Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai ketua umum partai. 

Hal itu, kata Lukman, juga didesain untuk menyentralisasi fungsi ketua umum. 

"Artinya hari ini struktur kepemimpinan di PKB sudah berhasil menghilangkan 2 posisi penting yaitu Dewan Syuro, tempat berkumpulnya kebijakan para kiai dan sekjen yang selama ini diperankan sebagai dwi-tunggal bersama-sama ketua umum baik secara administratif maupun secara politik," ujar dia. 

Ia pun mengkritik posisi direktur eksekutif yang akan menggantikan posisi sekjen. Menurut Lukman, direktur eksekutif merupakan karyawan DPP sehingga bisa diberhentikan oleh ketua umum. 

"Ditunjuk dan digaji oleh DPP dan sewaktu waktu bisa diberhentikan dan diganti oleh Ketua Umum. Direktur Eksekutif adalah Karyawan DPP," kata Lukman. 

Baca juga: Muhaimin Pastikan Mundurnya Rusdi Kirana Tak Pengaruhi PKB

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bakal merombak struktur kepengurusan partai pada periode 2019-2024, salah satunya dengan menghapus posisi sekretaris jenderal (sekjen).

Cak Imin mengatakan, wacana penghapusan jabatan sekjen juga didengungkan oleh para kader selama berlangsungnya Muktamar V PKB.

"Ada aspirasi tidak ada sekjen. Yang ada direktur eksekutif. Itu aspirasi perubahannya di situ. Jadi sekjen selama ini kan politis ya sehingga banyak (problem). Nanti politisnya diambil alih ketua umum," kata Cak Imin di lokasi Muktamar, Westin Resort, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019).


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com