Ingin Berantas Radikalisme, PKB Harap Jabat Menteri di Bidang Ini...

Hal itu menjadi salah satu keputusan Muktamar V PKB di Bali pada 20-21 Agustus.

Menurut Muhaimin, menangkal terorisme dan radikalisme harus dilakukan dari berbagai sektor.

Ia menilai, pemberantasan terorisme tak cukup dilakukan melalui sektor agama, tetapi juga sektor komunikasi, hukum dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pendidikan.

"Concern PKB serius menghadapi fundamentalisme dan radikalisme bersama NU. Concern itu tidak bisa satu atau dua sektor dan lebih baik semua sektor," ujar Muhaimin di Westin Resort, Badung, Bali, Kamis (22/8/2019).

Karena itu, ia berharap kader-kader PKB bisa terserap ke dalam kabinet Presiden Jokowi jilid dua.

Hal tersebut, kata Cak Imin, akan memudahkan jalan PKB untuk mewujudkan visi dan misi pemberantasan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

"(Harapannya) semua terserap tidak di satu kementerian, tetapi lintas kementerian. Di sektor sumber daya alam, IT, teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, dakwah, dan agama," ujar Muhaimin lagi.

Saat ditanya apakah telah membahas pembagian jatah menteri dengan Presiden, Muhaimin menjawab hal itu belum dilakukan.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi ihwal penentuan jatah menteri untuk partai koalisi pemerintah.

"Belum, belum, pokoknya belum ada pembahasan (dengan presiden)," ucap dia lagi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan, komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Soal waktu pelantikan kabinet baru, Jokowi pun membuka kemungkinan anak buahnya dilantik sebelum ia dilantik menjadi presiden periode 2019-2024, Oktober 2029.