Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kondisi Mobil Dinas Jokowi: Jendela Tak Berfungsi, Radio Nyala Sendiri

Kompas.com - 22/08/2019, 13:31 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, pengadaan mobil dinas baru untuk presiden, wakil presiden, dan para menteri Kabinet Kerja 2019-2024 merupakan hal wajar.

Sebab, kendaraan dinas yang digunakan selama ini sudah berumur lebih dari sepuluh tahun.

"Sudah wajarlah mobil sudah lebih dari 10 tahun," kata Heru di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Diketahui, kendaraan dinas presiden dan wapres saat ini, yakni Mercedes-Benz jenis S600 Guard yang berjumlah delapan unit, sudah digunakan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Menunggu Pilihan Mobil Dinas Presiden

Heru mengatakan, akibat sudah berumur, mobil dinas presiden dan wapres sering kali mengalami kerusakan.

Menurut dia, pabrikan mobil juga sudah beberapa kali mengingatkan bahwa kerusakan pada mobil yang sudah berumur lebih dari 10 tahun sulit untuk diperbaiki.

"Kan berkali-kali, power window enggak jalan, elektrik enggak jalan, lantas pernah semua sound system di dalam mobil bunyi. Radio semua bunyi kan enggak nyaman. Kira-kira begitu," kata Heru.

Baca juga: Baru 5 Menit Jalan dari Bandara, Mobil Jokowi Berhenti Mendadak

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/7/2016).Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Bahkan, menurut Heru, kerusakan itu terjadi saat sedang kunjungan ke luar kota. Alhasil, dengan unit mobil yang juga terbatas dan jadwal kunjungan yang padat, sulit untuk mencari mobil pengganti.

"Contoh ketika beliau menggunakan di Bali, ada sesuatu yang tidak normal dan terpaksa kami dan saya selaku dan bersama Paspampres berada di lokasi berusaha mencari pengganti," ujar Heru.

"Dan ternyata penggantinya dari sisi persyaratan keamanan seorang kepala negara tidak memenuhi syarat," lanjut dia.

Oleh karena itu, untuk tahun ini Kementerian Sekretariat Negara membuka tender untuk mendatangkan dua kendaraan dinas baru presiden dan wapres.

Baca juga: BMW dan Mercedes-Benz Ikut Lelang Mobil Dinas Presiden

Sejauh ini, sudah ada dua merek yang bertarung menawarkan produk. Keduanya adalah Mercedes-Benz dan BMW.

Sementara itu, untuk mobil para menteri, tender sudah dimenangi oleh PT Astra Internasional Tbk.

Penggantian kendaraan dinas para menteri pun didasarkan atas hal sama.

"Wajarlah menteri juga Toyota Crown sudah lebih dari 10 tahun. Saya dengar beberapa menteri enggak pakai kendaraan itu karena sering mogok. Mesinnya tiba-tiba panas dan lain-lain," kata Heru.

 

Kompas TV Visual amatir ini memperlihatkan aksi Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki Pertamina yang menghentikan mobil presiden Joko Widodo, ketika keluar dari Istana Kepresidenan, Rabu malam (13/2).<br /> <br /> Kericuhan sempat terjadi ketika demonstran yang ingin merangsek mendekati mobil presiden dihentikan oleh Paspampres. Aksi dorong antara Paspampres dan polisi dengan ratusan demonstran pun sempat terjadi sebelum kemudian presiden Joko Widodo berhenti untuk mengajak berdialog dengan salah seorang demonstran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com