Kompas.com - 22/08/2019, 10:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penambahan kuota pimpinan MPR menjadi 10 orang semakin menguat. Padahal, wacana ini mendapat banyak kritikan karena dinilai sebagai ajang bagi-bagi jabatan.

Wacana ini bermula dari pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay.

Saleh berpendapat, usulan 10 pimpinan MPR bertujuan untuk mendinginkan seteru antarparpol dalam memperebutkan kursi pimpinan MPR.

Usulan ini banyak mendapat respons oleh parpol yang lolos ke parlemen. Beberapa di antaranya sependapat dengan usulan tersebut karena mewakili seluruh fraksi di MPR.

Namun, beberapa parpol menolak usulan tersebut dan tak ingin melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Baca juga: Oesman Sapta: Mau Jumlah Pimpinan MPR 100 Juga Boleh...

Partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) juga ikut menyoroti usulan penambahan kuota pimpinan MPR.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani misalnya, yang mengatakan bahwa KIK menyetujui adanya penambahan kuota pimpinan MPR.

Namun, KIK belum menyepakati apakah penambahan pimpinan kembali menjadi delapan orang atau sepuluh orang. Sebab, seluruh parpol KIK harus menyepakati usulan tersebut bersama fraksi MPR.

Pernyataan Arsul tersebut dikomentari oleh anggota parpol KIK lainnya. Mayoritas partai dalam KIK menolak penambahan pimpinan MPR dan menolak melakukan revisi UU MD3.

Seperti apa sikap partai politik? Berikut paparannya:

Partai Golkar:

Partai Golkar sejauh ini menilai tak perlu ada penambahan kuota pimpinan MPR periode 2019-2024. Mereka berupaya konsisten menjalankan UU MD3 yang sebelumnya telah direvisi.

UU MD3 mengatur bahwa pimpinan MPR terdiri dari lima orang.

Tak hanya itu, Ketua DPP Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku belum ada pembicaraan resmi di internal partai terkait penambahan kuota pimpinan MPR.

"Sejauh ini kami masih berpegang pada UU MD3 yang sekarang, pimpinan MPR itu lima orang. Partai Golkar masih konsisten menginginkan untuk menduduki kursi ketua," kata Ace saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Opsi Penambahan Pimpinan MPR, Politisi Golkar Berpacu pada UU MD3 yaitu 5 Orang

Partai Nasdem:

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, para sekjen dalam KIK memang mendiskusikan penambahan jumlah pimpinan MPR. Namun, kata Johnny, belum ada kesepakatan resmi dari KIK.

Johnny menjelaskan, pada prinsipnya kesepakatan penambah jumlah pimpinan harus disepakati oleh seluruh fraksi parpol di Parlemen.

Oleh karenanya, kata dia, Nasdem masih berpegang pada UU MD3 yang mengatur pimpinan MPR terdiri dari lima orang.

"Apa yang menjadi kesepakatan politiknya, kan enggak bisa asal tambah saja tanpa kesepakatan. Tetapi kita kan terbuka untuk dibicarakan itu. Karena itu kan enggak cuma KIK, juga harus ada kesepakatan di luar KIK," kata Johnny.

Baca juga: Nasdem Bantah KIK Sepakati Penambahan Jumlah Pimpinan MPR

PDI-P:

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membenarkan ada pembahasan usulan penambahan kuota pimpinan MPR. Namun, mereka belum mencapai kesepakatan karena masih fokus dalam format kerja sama sesama parpol KIK.

Hasto menegaskan, PDI-P tak ingin merevisi UU MD3.

"Pada prinsipnya, UU MD3 kan sudah ditetapkan dan itulah yang kita jadikan sebagai pedoman untuk dijalankan terlebih dulu," ucap Hasto.

"Apalagi pileg dan pilpres sudah dilaksanakan di mana suara rakyat itu harus senapas dengan apa yang terjadi dalam penataan pimpinan DPR dan juga MPR. Itu yang dijadikan sebagai prinsip," kata dia.

Baca juga: Soal Wacana Penambahan Pimpinan MPR, PDI-P Berpijak Pada UU MD3

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik

Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik

Nasional
Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

Nasional
Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Nasional
Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Nasional
Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Nasional
Kunjungi Peternakan di Lombok yang Semua Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Kunjungi Peternakan di Lombok yang Semua Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Nasional
Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Nasional
Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Nasional
Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Nasional
Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Nasional
Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Nasional
Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky Saat Bertemu Jokowi...

Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky Saat Bertemu Jokowi...

Nasional
MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

Nasional
Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Nasional
RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.