Kompas.com - 22/08/2019, 10:27 WIB
Suasana sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSuasana sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penambahan kuota pimpinan MPR menjadi 10 orang semakin menguat. Padahal, wacana ini mendapat banyak kritikan karena dinilai sebagai ajang bagi-bagi jabatan.

Wacana ini bermula dari pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay.

Saleh berpendapat, usulan 10 pimpinan MPR bertujuan untuk mendinginkan seteru antarparpol dalam memperebutkan kursi pimpinan MPR.

Usulan ini banyak mendapat respons oleh parpol yang lolos ke parlemen. Beberapa di antaranya sependapat dengan usulan tersebut karena mewakili seluruh fraksi di MPR.

Namun, beberapa parpol menolak usulan tersebut dan tak ingin melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Baca juga: Oesman Sapta: Mau Jumlah Pimpinan MPR 100 Juga Boleh...

Partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) juga ikut menyoroti usulan penambahan kuota pimpinan MPR.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani misalnya, yang mengatakan bahwa KIK menyetujui adanya penambahan kuota pimpinan MPR.

Namun, KIK belum menyepakati apakah penambahan pimpinan kembali menjadi delapan orang atau sepuluh orang. Sebab, seluruh parpol KIK harus menyepakati usulan tersebut bersama fraksi MPR.

Pernyataan Arsul tersebut dikomentari oleh anggota parpol KIK lainnya. Mayoritas partai dalam KIK menolak penambahan pimpinan MPR dan menolak melakukan revisi UU MD3.

Seperti apa sikap partai politik? Berikut paparannya:

Partai Golkar:

Partai Golkar sejauh ini menilai tak perlu ada penambahan kuota pimpinan MPR periode 2019-2024. Mereka berupaya konsisten menjalankan UU MD3 yang sebelumnya telah direvisi.

UU MD3 mengatur bahwa pimpinan MPR terdiri dari lima orang.

Tak hanya itu, Ketua DPP Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku belum ada pembicaraan resmi di internal partai terkait penambahan kuota pimpinan MPR.

"Sejauh ini kami masih berpegang pada UU MD3 yang sekarang, pimpinan MPR itu lima orang. Partai Golkar masih konsisten menginginkan untuk menduduki kursi ketua," kata Ace saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Opsi Penambahan Pimpinan MPR, Politisi Golkar Berpacu pada UU MD3 yaitu 5 Orang

Partai Nasdem:

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, para sekjen dalam KIK memang mendiskusikan penambahan jumlah pimpinan MPR. Namun, kata Johnny, belum ada kesepakatan resmi dari KIK.

Johnny menjelaskan, pada prinsipnya kesepakatan penambah jumlah pimpinan harus disepakati oleh seluruh fraksi parpol di Parlemen.

Oleh karenanya, kata dia, Nasdem masih berpegang pada UU MD3 yang mengatur pimpinan MPR terdiri dari lima orang.

"Apa yang menjadi kesepakatan politiknya, kan enggak bisa asal tambah saja tanpa kesepakatan. Tetapi kita kan terbuka untuk dibicarakan itu. Karena itu kan enggak cuma KIK, juga harus ada kesepakatan di luar KIK," kata Johnny.

Baca juga: Nasdem Bantah KIK Sepakati Penambahan Jumlah Pimpinan MPR

PDI-P:

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membenarkan ada pembahasan usulan penambahan kuota pimpinan MPR. Namun, mereka belum mencapai kesepakatan karena masih fokus dalam format kerja sama sesama parpol KIK.

Hasto menegaskan, PDI-P tak ingin merevisi UU MD3.

"Pada prinsipnya, UU MD3 kan sudah ditetapkan dan itulah yang kita jadikan sebagai pedoman untuk dijalankan terlebih dulu," ucap Hasto.

"Apalagi pileg dan pilpres sudah dilaksanakan di mana suara rakyat itu harus senapas dengan apa yang terjadi dalam penataan pimpinan DPR dan juga MPR. Itu yang dijadikan sebagai prinsip," kata dia.

Baca juga: Soal Wacana Penambahan Pimpinan MPR, PDI-P Berpijak Pada UU MD3

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Nasional
Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Nasional
Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X