Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Poin Penting Pidato Kenegaraan Jokowi

Kompas.com - 18/08/2019, 07:35 WIB
Angga Setiawan,
Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

3. Pancasila Harga Mati

Presiden menegaskan tidak akan berkompromi dengan aparatur yang mengingkari Pancasila.
Jokowi mengatakan untuk peningkatan kualitas dan budaya Aparatur Sipil Negara (ASN), birokrat, TNI, Polri, dan badan BUMN.

Dalam pidatonya presiden mengapresiasi bagi aparat negara yang selalu bersikap optimistis. Beliau menambahkan tentang aparat negara yang mempunyai sikap optimistis, yang melakukan smart shortcut, dan melayani sepenuh hati patut dicari.

Jokowi tidak berkompromi apabila menemukan aparatur yang mengingkari Pancasila dengan tidak melayani masyarakat dengan baik dan tidak langsung turun ke lapangan.

4. Pemberdayaan SDM Unggul untuk Inovasi

Jokowi menegaskan pentingnya meningkatkan SDM yang ada di Indonesia. Dengan SDM yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan inovasi baru untuk bersiap mengahdapi ekonomi global.

Presiden menjelaskan tidak hanya membutuhkan SDM yang unggul, namun juga berhati mulia, berdedikasi, dan berideologi Pancasila.

Dengan adanya SDM yang memadai, presiden menggambarkan Indonesia dapat keluar dari kutukan sumber daya alam.

Presiden mencontohkan di masa pemerintahannya, Indonesia mampu mendorong penggunaan energi alternatif melalui program B20, dan akan bergerak menuju B30.

Presiden juga optimistis Indonesia dapat mencapai program B100 di tahun yang akan datang.

Selain itu presiden sudah memulai pengembangan mobil listrik. Tidak hanya mengacu pada pengembangkan mobil listrik namun presiden juga berencana membangung industri mobil listrik.

5. Mitigasi Bencana yang Responsif

Presiden juga menyampaikan terkait pentingnnya mitigasi bencana untuk mencegah risiko bencana alam.

Presiden menekankan pembangunan infrastruktur yang harus sensitif terhadap risiko bencana sebab Indonesia berada di berada di wilayah Ring of Fire.

Presiden menegaskan kapasitas dalam pengelolaan risiko bencana harus diperkuat dengan menyiapkan inftrastruktur yang mendukung mitigasi bencana.

Dengan adanya infrastruktur yang mendukung mitigasi bencana diharapkan dapat mencegah krisis iklim yang mengancam dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com