Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Poin Penting Pidato Kenegaraan Jokowi

Kompas.com - 18/08/2019, 07:35 WIB
Angga Setiawan,
Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

KOMPAS.comPresiden Joko Widodo menghadiri sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (16/08/2019). Dalam sidang tahunan MPR tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan poin-poin pidato kenegaraannya.

Pidato kenegaraan Jokowi menjadi yang terakhir untuk masa jabatan kepresidenan periode 2014-2019.

Pidato kenegaraan Persiden Jokowi dilakukan sebanyak tiga kali yaitu dalam rapat tahunan MPR, sidang Bersama DPR-DPD, dan Rancangan APBN 2020.

Berikut beberapa poin penting dalam pidato Presiden Joko Widodo.

1. Pemindahan Ibu Kota

Presiden Jokowi menjanjikan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak akan menghabiskan anggaran negara terlalu besar.

Pernyataan tersebut termuat dalam isi pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2020.

Dalam isi pidato tersebut termuat dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN.

Presiden juga menyampaikan dalam isi pidatonya tentang pentingnya ibu kota baru yang dirancang tidak hanya sebagai simbol identitas, tapi juga sebagai representasi kemajuan bangsa.

Rancangan konsep ibu kota baru akan mengusung konsep modern dan ramah lingkungan sehingga tidak bergantung pada pemanfaatan energi fosil.

Presiden berharap dengan pemindahan ibu kota baru akan mendorong pemerataan ekonomi yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

2. Realisasi Anggaran Tepat Guna

Dalam isi pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR-DPD RI, Presiden menyampaikan penggunaan anggaran yang tidak didasarkan pada kuantitas tetapi kualitas, dan akuntabilitas hasil anggaran yang digunakan.

Presiden menjelaskan, dengan adanya penggunaan teknologi harus ada penyederhanaan dalam kelembagaan, sehingga ada pengoptimalan dalam pelayanan publik.

Dengan adanya penggunaan teknologi dalam kelembagaan pemerintah, maka lembaga yang dinilai kurang efektif harus dipangkas.

Pidato tentang realisasi anggaran juga dijelaskan dalam sidang RAPBN 2020.

Beliau mengaitkan belanja pemerintah yang meningkat harus sejalan dengan sistem birokrasi yang mudah bagi masyarakat, tidak menghambat investasi, serta responsif.

3. Pancasila Harga Mati

Presiden menegaskan tidak akan berkompromi dengan aparatur yang mengingkari Pancasila.
Jokowi mengatakan untuk peningkatan kualitas dan budaya Aparatur Sipil Negara (ASN), birokrat, TNI, Polri, dan badan BUMN.

Dalam pidatonya presiden mengapresiasi bagi aparat negara yang selalu bersikap optimistis. Beliau menambahkan tentang aparat negara yang mempunyai sikap optimistis, yang melakukan smart shortcut, dan melayani sepenuh hati patut dicari.

Jokowi tidak berkompromi apabila menemukan aparatur yang mengingkari Pancasila dengan tidak melayani masyarakat dengan baik dan tidak langsung turun ke lapangan.

4. Pemberdayaan SDM Unggul untuk Inovasi

Jokowi menegaskan pentingnya meningkatkan SDM yang ada di Indonesia. Dengan SDM yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan inovasi baru untuk bersiap mengahdapi ekonomi global.

Presiden menjelaskan tidak hanya membutuhkan SDM yang unggul, namun juga berhati mulia, berdedikasi, dan berideologi Pancasila.

Dengan adanya SDM yang memadai, presiden menggambarkan Indonesia dapat keluar dari kutukan sumber daya alam.

Presiden mencontohkan di masa pemerintahannya, Indonesia mampu mendorong penggunaan energi alternatif melalui program B20, dan akan bergerak menuju B30.

Presiden juga optimistis Indonesia dapat mencapai program B100 di tahun yang akan datang.

Selain itu presiden sudah memulai pengembangan mobil listrik. Tidak hanya mengacu pada pengembangkan mobil listrik namun presiden juga berencana membangung industri mobil listrik.

5. Mitigasi Bencana yang Responsif

Presiden juga menyampaikan terkait pentingnnya mitigasi bencana untuk mencegah risiko bencana alam.

Presiden menekankan pembangunan infrastruktur yang harus sensitif terhadap risiko bencana sebab Indonesia berada di berada di wilayah Ring of Fire.

Presiden menegaskan kapasitas dalam pengelolaan risiko bencana harus diperkuat dengan menyiapkan inftrastruktur yang mendukung mitigasi bencana.

Dengan adanya infrastruktur yang mendukung mitigasi bencana diharapkan dapat mencegah krisis iklim yang mengancam dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com