Sambil Menahan Tangis, Rachmawati Soekarnoputri Minta RI Kembali ke UUD 1945

Kompas.com - 12/08/2019, 12:20 WIB
Rachmawati Soekarnoputri berpose seusai menjalani shooting program bincang-bincang Brownis di Gedung Trans, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2017). KOMPAS.com/Tri Susanto SetiawanRachmawati Soekarnoputri berpose seusai menjalani shooting program bincang-bincang Brownis di Gedung Trans, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soekarnputri, tak mampu menahan haru ketika ia diminta memberikan pesan-pesan kebangsaan dalam acara dialog kebangsaan.

Pesan itu disampaikan Rachmawati dalam acara bertajuk " Pancasila Perekat Kita, Satu Nusa Satu Bangsa" di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

"Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dipisahkan," kata Rachmawati saat memberikan pesan-pesan kebangsaan itu dengan suara bergetar menahan tangis.

"Pancasila agar bisa tegak di Republik Indonesia harus digandeng kembali dengan UUD '45. Artinya, kita harus kembali ke UUD '45," tuturnya.

Baca juga: PDI-P Usul Amandemen Terbatas UUD 1945 agar MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ia mengatakan, berdasarkan literatur dari pemikiran Presiden Pertama RI Soekarno, atas kemerdekaan bangsa Indonesia, maka negara ini harus memiliki satu landasan ideal.

Landasan tersebut, kata dia, berupa filosofi dalam Pancasila yang dianggap sebagai perekat persatuan Indonesia.

Ia menjelaskan, Pancasila memiliki filosofi sebagai grondslag atau dasar. Sehingga, tidak hanya digunakan sebagai slogan tetapi Pancasila juga memiliki dua fungsi.

"Pertama adalah 'leitstar dinamis', sebagai bintang pemimpin, yaitu menciptakan masyarakat yang adil makmur sejahtera," kata Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Landasan kedua, menurut Rachmawati, adalah Pancasila sebagai meja statis.

"Jadi ini tak bisa diubah-ubah. Pancasila harga mati. Dua fungsi ini hanya bisa diciptakan dengan UUD 1945 sebagai landasan strukturiel," kata dia.

Baca juga: GKR Hemas: Amandemen UUD 1945 Dibutuhkan untuk Fungsi DPD yang Lebih Baik

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

Nasional
Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Nasional
Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Nasional
Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Nasional
Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Nasional
Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

Nasional
KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

Nasional
UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

Nasional
Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Nasional
Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Nasional
Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Nasional
Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Nasional
BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala 'Tracing' Kasus Covid-19

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X