JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan kajian mengenai kriteria kabinet ideal bagi Presiden terpilih Joko Widodo di periode kedua.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan, sejumlah praktisi dan akademisi merumuskan kriteria kabinet jilid II dan menamakannya dengan kabinet agile, yang berarti gesit dan lincah.
Karakteristik tersebut dianggap tepat untuk dimiliki para pembantu Jokowi di periode kedua karena tantangan global yang semakin besar.
“Menurut kami, kabinet agile itu kabinet yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap tuntutan zaman untuk mencapai tujuan bangsa dan negara,” ujar Tri di kantor LAN di Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).
Baca juga: Peneliti: Kalau Susi Tak Jadi Menteri Lagi, Banyak yang Patah Hati
LAN mencatat, ada enam kriteria yang bisa menjadi bekal menghadapi berbagai tantangan tersebut, yakni ideologi, strategi, struktur, proses, teknologi, dan sumber daya manusia.
Ideologi merupakan panutan utama dalam berbangsa dan bernegara.
Seiring perkembangan dunia yang pesat, kemudahan akses informasi yang tak terbendung harus tersaring oleh ideologi Pancasila.
Baca juga: Publik Diminta Beri Waktu untuk Jokowi Susun Kabinet 2019-2024
Ideologi ini haruslah ditanamkan pada setiap karakter lembaga maupun masyarakat Indoneisa, termasuk para menteri.
Kedua, individu tersebut harus mengatur langkah untuk mencapai target kementerian yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta program dan anggaran.
“Menteri tersebut harus memperhatikan kinerja lembaga dan dinamika lingkungan strategis dan globalisasi,” kata Tri.
Baca juga: Jatah Menteri dan Sejumlah Parpol yang Sampaikan Harapannya...
Selain itu, struktur juga harus diperhatikan sebagai protret realisasi kementerian. Artinya, komunikasi antarlini harus jelas agar unit tersebut menjadi tim kerja yang tangguh.
LAN menekankan, kementerian harus menghindari potensi tumpang tindih antarkementerian atau lembaga serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas kelembagaan.
Kriteria berikutnya, yakni proses yang merupakan langkah nyata bagaimana kementerian tersebut berjalan.
Baca juga: Jokowi Dinilai Butuh Menteri yang Lincah
Kementerian harus mengacu pada 46 urusan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 39 tahun 20098 tentang Kementerian Negara.
Pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu syarat menteri yang lincah.
Jika orang tersebut gaptek, maka akan sulit berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman dalam mengelola kementerian atau lembaganya.
Baca juga: Ramai-ramai Minta Jatah Menteri...
Kriteria ini dimaksudkan sebagai perwujudan e-government dan open government.
"Pemanfaatan big data, internet of things, artificial intelligence merupakan hal-hal yang menjadi prioritas,” kata Tri.
Terakhir, yakni sumber daya manusia. Menurut Tri, kegesitan seseorang bisa dilihat dari bagaimana kemampuan manajerialnya.
Baca juga: [POPULER MONEY] Menteri Era Soeharto Wafat | Wacana PNS Kerja dari Rumah
Jika kemampuan manajerialnya baik, maka ia berani mengambil keputusan secara tepat dengan mempertimbangkan keahlian dan profesionalisme SDM di bidangnya.
“Dengan kriteria ini, maka siapapun dan apapun latar belakang calon pembantu Jokowi bukanlah menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi, melainkan kelincahan kabinet yang akan menjadi kunci,” kata Tri.