Ramai-ramai Minta Jatah Menteri...

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo ternyata telah membagi-bagi jatah kursi kabinet jilid II. Ia mengaku sudah mengantongi sejumlah nama dalam pemilihan kabinet menteri periode 2019-2024 tersebut.

Jokowi mengatakan, masuknya sejumlah nama tersebut membuatnya lebih mudah untuk memilih.

"Soal kabinet, saat ini sudah mulai masuk nama-nama. Kami mengumpulkan pilihan jadi memilihnya lebih mudah karena banyak alternatif," katanya seusai makan siang di Rumah Makan Mbah Karto, Sukoharjo, Minggu (23/7/2019).

Baca juga: Megawati Emoh PDI-P Cuma Dapat 4 Jatah Menteri, Ini Jawaban Jokowi

Namun, Jokowi nampaknya memprioritaskan partai tempatnya bernaung, PDI Perjuangan.

Dalam Kongres PDI-P di Bali, Kamis (8/8/2029), Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri blak-blakan bahwa dirinya tak mau partainya hanya dapat empat menteri di kabinet jilid II.

Sebab, partai berlambang banteng tersebut menang dua kali berturut-turut dalam pemilu dan punya jasa besar dalam pencalonan Jokowi selama dua periode.

"Jangan nanti (Jokowi mengatakan), Ibu Mega, saya kira karena PDI-P sudah banyak kemenangan, sudah di DPR, saya kasih empat (kursi menteri). Emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau," ujar Megawati.

Baca juga: Jokowi: Jatah Menteri untuk PDI-P Terbanyak, Itu Jaminan Saya

Menanggapi pernyataan Megawati, Jokowi menyatakan, PDI-P akan mendapat jatah menteri terbanyak dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2023.

"Yang jelas pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya," kata Jokowi disambut tepuk tangan peserta kongres.

Jokowi tidak menyebut jumlah kursi menteri yang dialokasikan bagi PDI-P. Namun, sambil berseloroh, Jokowi mengaku telah memberikan jumlah kursi PDI-P lebih banyak dari partai lain pada Kabinet Kerja 2014-2019.

Baca juga: Saat Parpol Koalisi Jokowi-Maruf Berebut Jatah Menteri dengan Non-Koalisi...

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Presiden Joko Widodo memberi sambutan dalam Kongres V PDI-P di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).

Sejumlah partai pendukung Jokowi terang-terangan menyodorkan nama-nama kader mereka sebagai pertimbangan untuk mengisi posisi kabinet kerja jilid II.

Namun, sebagian lain malu-malu mengakui bahwa mereka juga mempersiapkan nama sebagai pembantu Jokowi.

Berikut partai politik yang mengajukan nama-nama kader untuk mengisi kabinet Jokowi-Maruf Amin:

1. Partai Golkar: Nama-nama Dikantongi Airlangga

Partai Golkar menyatakan siap menyediakan nama-nama untuk menjadi pembantu presiden di kabinet jilid II.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syazidly menyebut, nama-nama calon menteri dari partainya sudah ada di tangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca juga: Nama-nama Calon Menteri dari Golkar Sudah di Kantong Airlangga

Nama-nama tersebut akan disetor apabila sudah diminta presiden terpilih Joko Widodo.

"Nama-nama tersebut sudah ada di kantong Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, partainya mengajukan kader, Zainudin Amali, menjadi menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Baca juga: Akbar Tandjung: Airlangga Berprestasi Selama Memimpin Golkar

Informasi itu didengar Agung langsung dari Airlangga.

Agung menilai, Zainudin layak menjadi menteri karena merupakan kader Golkar yang tidak mempunyai cacat dari segi hukum hingga saat ini.

Pengalaman Zainudin di legislatif layak membawanya menduduki kursi eksekutif.

Bahkan, Agung juga setuju apabila sosok Zainudin duduk di kursi pimpinan DPR ataupun MPR meski ia lebih mendorong Zainudin duduk di eksekutif.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Soal Pilihan Menteri, Golkar Gudangnya Orang Kapabel

Sebelum Jokowi kembali terpilih, Agung pernah menyatakan bahwa partainya layak jika mendapat 4 atau 5 kursi menteri dalam periode pemerintahan berikutnya.

"Bahwa Partai Golkar tidak pernah kekeringan atau kekurangan kader mumpuni, yang cakap dan bisa bertanggung jawab dalam tugas-tugas ke depan, baik di eksekutif maupun legislatif," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Agung menyebut enam nama kader Golkar yang dinilai cocok menduduki kursi kabinet.

KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai mengajak 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (provinsi) Partai Golkar untuk sowan ke Presiden Joko Widodo, Senin (1/7/2019) sore. Agenda pertemuan itu berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan, Bogor.

Baca juga: Golkar Sodorkan Zainudin Amali Jadi Menteri Jokowi

Nama-nama yang disebut Agung antara lain Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Keduanya telah menjabat sebagai anggota Kabinet Kerja dan dinilai layak untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai menteri.

Selain itu, Agung juga menyebut nama Ilham Habibie yang merupakan anak presiden ke-3 BJ Habibie, Ponco Sutowo, Ganjar Razuni, dan Indra Bambang Utoyo.

Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut Kader Golkar Siap jika Diminta Jadi Menteri

Menurut Agung, nama-nama tersebut tidak diusulkan secara langsung oleh Dewan Pakar. Namun, nama-nama tersebut beredar di kalangan internal DPP Partai Golkar sebagai tokoh yang cocok mengisi posisi menteri.

"Tentu tidak bisa semua karena terbatas. Tetapi wajarlah, Golkar sebagai pemenang pemilu kedua mendapat 5 kursi," kata Agung.

2. PKB Ajukan 10 Nama

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyodorkan 10 nama kader kepada Jokowi.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, selanjutnya, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk memutuskan soal penyusunan kabinet pemerintahan 2019-2024.

Baca juga: PKB Belum Tahu soal Jatah Menteri, Tunggu Pertemuan Jokowi dan Koalisi

"Ya, jadi Cak Imin sudah mengajukan 10 nama ke Pak Jokowi, tetapi pada akhirnya Pak Jokowi yang akan menetukan sendiri. Saya juga tidak tahu siapa saja namanya 10 nama itu. Mungkin yang tahu Pak Jokowi dan Cak Imin," kata Daniel dalam diskusi bertajuk "Ribut Rebut Kursi Menteri" di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Baca juga: PKB: Kursi Pimpinan MPR Bergantung pada Arahan Presiden

Saat ditanya posisi menteri yang strategis untuk PKB, Daniel mengaku menginginkan kembali posisi Menteri Desa dan Menteri Ketenagakerjaan.

"Ya, ngga ada target. Tapi Menteri Desa mungkin karena memang sudah berjalan, mungkin di bidang yang menyangkut basis masyarakat banyak penddidikan," kata Daniel.